facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Kepala Dinas PUTR Sulsel Prof Rudy Djamaluddin Terancam Dipecat

Muhammad Yunus Selasa, 01 Juni 2021 | 09:17 WIB

Kepala Dinas PUTR Sulsel Prof Rudy Djamaluddin Terancam Dipecat
Kepala Dinas PUTR Sulsel Rudy Djamaluddin / [Foto: Humas Pemkot Makassar]

Tiga pejabat terancam dipecat. Dibebaskan dari jabatan masing-masing.

Adik mantan Menteri Pertanian itu menegaskan, ini akan menjadi peringatan untuk semua OPD. Sebagai pejabat negara, harus hati-hati dalam penggunaan anggaran.

"Karena setiap rupiah yang masuk ataupun yang keluar harus dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya untuk orang banyak," tukasnya.

Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman / [SuaraSulsel.id / Istimewa]
Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman / [SuaraSulsel.id / Istimewa]


Siap Geser Pejabat

WDP dari BPK juga membuat Sudirman bakal melakukan pergeseran jabatan. izinnya pun sudah siap.

Baca Juga: Uang Pemprov Sulsel Hilang Rp 1,9 Miliar, Kajati Langsung Bereaksi

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sudah bersurat ke Kemendagri untuk permohonan izin uji kesesuaian kualifikasi dan kompetensi (job fit) untuk pengisian jabatan tertentu. Apalagi ada 13 OPD yang saat ini sedang lowong.

Kepala BKD Sulsel, Imran Jausi mengaku sudah menerima arahan dari Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman untuk segera memproses rencana pengisian JPT Pratama. Tahap awal, pihaknya memilih mengisi posisi lowong dengan skema job fit.

Skema pengisian ini, kata dia, utamanya untuk jabatan tertentu yang memang butuh diduduki oleh pejabat senior. Misalnya saja, posisi Kepala Bappelitbangda Sulsel dan kepala Inspektorat.

Namun, bukan melalui skema lelang jabatan. Menurut dia, ini untuk memastikan agar posisi tersebut betul-betul diisi oleh orang terbaik.

"Jadi tidak lewat lelang dan diisi oleh orang baru, melainkan job fit," kata Imran.

Baca Juga: Pemprov Sulsel Keluarkan Rp 303 Miliar Tanpa Persetujuan DPRD, BPK : Jelas Dilarang

"Sekarang kan ada 13 Plt kepala OPD. Cukup banyak, kalau dibiarkan pemerintahan tak maksimal. Makanya Pak Plt perintahkan secara lisan untuk tindaklanjuti ini," jelas Imran.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait