“Kolaborasi antara media dan masyarakat sipil adalah kunci untuk menciptakan lingkungan di mana kebebasan pers dapat terlindungi,” imbuhnya.
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi jurnalis Indonesia dalam menghadapi tantangan di era digital serta memperkuat kebebasan pers di tengah dinamika informasi global.
Senada dengan itu, Head of Project BBC Media Action, Helena Rea, menyoroti pentingnya membangun kapasitas media dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.
“Kami melihat semangat kolaborasi yang luar biasa dari berbagai pihak, baik media maupun aktivis. Media adalah pilar penting dalam perubahan sosial. Selain meningkatkan kualitas karya jurnalistik, kita juga perlu melihat bagaimana media dapat memengaruhi kebijakan terkait isu-isu besar, seperti lingkungan, hak perempuan, dan pemerataan pembangunan di daerah terpencil,” ujar Helena.
Helena menegaskan bahwa digital literacy dan media literacy harus diperkuat guna membangun ketahanan publik terhadap misinformasi dan disinformasi.
Terutama bagi anak muda, perempuan, dan kelompok rentan lainnya.
“Dengan adanya disrupsi digital, kita kebanjiran informasi. Setiap hari kita mengonsumsinya, yang memilih dan memilahnya adalah algoritma. Yang kalau diperhatikan lebih lanjut, belum tentu semuanya dibutuhkan oleh publik, mengandung misinformasi dan disinformasi yang membentuk persepsi, dan mempengaruhi cara seseorang mengambil keputusan tanpa menyadarinya.”
Upaya ini, kata Helena, juga merupakan dukungan kita dalam digital literacy, media dan information literacy.
Dan dengannya kita membangun resiliensi publik terutama anak muda, perempuan, dan anak, terhadap informasi dan mendorong ekosistem informasi yang sehat.
Baca Juga:Tokoh Pers Nasional Alwi Hamu Meninggal Dunia
"Dengannya kita memperkuat demand terhadap informasi tepercaya, kebebasan pers, dan perlindungan terhadap kerja kerja jurnalis, masyarakat sipil, dan HAM.”
Kerja media, sebut Helena, memperlukan pendekatan yang inovatif.
“Semoga selama kerja sama ini, kita bisa membangun kapasitas ini dalam pendekatan story telling, genre, style dan terutama bagaimana memahami audiens dengan lebih baik dan inovasi teknologi sehingga memiliki dampak positif bagi publik,” tandasnya.
Dukungan Akademisi dan Penandatanganan Kesepakatan
Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Jamaluddin Jompa turut hadir dan menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan di timur Indonesia.
Sebagai perwakilan akademisi, Prof JJ, begitu rektor Unhas itu akrab disapa, menegaskan bahwa Unhas adalah refresentase Indonesia Timur.
“Saat ini, dari 24 PTNBH di Indonesia, hanya satu yang berasal dari timur, yakni Unhas. Ibarat kapal, jika 23 ada di barat dan hanya satu di timur, maka kapal itu akan miring. Oleh karena itu, kita harus memperkuat kapasitas di berbagai bidang, termasuk hak-hak sipil dan peran media. Dan Unhas dengan seluruh jaringannya, siap mengambil peran itu,” tegas Prof JJ.
Sebagai penutup, dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama terkait Kesetaraan dan Keberlanjutan Wilayah Indonesia Timur melalui Penguatan Hak Sipil dan Peran Media.
Inisiatif ini diharapkan mampu mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Semua perwakilan dan pembicara tampil dan ikut membubuhkan tanda tangan kesepakatan.
Daftar Pembicara dan Peserta
Baca Juga:Anggota Polda Sulbar Dilarang Live di Media Sosial
Diskusi ini menghadirkan pembicara sebagai pemantik yang berasal dari berbagai unsur, yakni:
1. Kamaruddin Azis (Blogger/Aktivis Sulawesi Selatan)
2. Muh Iqbal (Ketua AMSI Sulawesi Tengah)
3. Wendi Wambes (Ketua AMSI Maluku Utara)
4. Hendrina Dian Kandipi (Jurnalis Perempuan Papua)
5. Beche BT. Mamma (Peneliti, Makassar)
6. Uslimin Usle (Presidium Kaukus Timur Indonesia, Jakarta)
7. Rosniawanty Fikry T. (Kaukus Perempuan Berdaya Indonesia Timur, Kendari)
8. Upi Asmaradhana (Founder & CEO KGI)
Peserta FGD berasal dari berbagai organisasi media dan masyarakat sipil, termasuk:
1. Aliansi Jurnalis Independen Makassar (AJI)
2. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Makassar (IJTI Makassar)
3. Persatuan Wartawan Indonesia Makassar (PWI Makassar)
4. Akademi Hak Asasi Manusia (HAM)
5. Serikat Media Siber Indonesia Sulsel (SMSI Sulsel)
6. Jurnalis Kabupaten Takalar
7. Jurnalis Kabupaten Jeneponto
8. Redaktur Kabar Makassar
9. Lembaga Bantuan Hukum Makassar (LBH Makassar)
10. Lembaga Bantuan Hukum Pers Makassar (LBH Pers Makassar)
11. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulsel (Walhi Sulsel)
12. Washilah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
13. Korps HMI Wati (Kohati) Sulsel
14. Mongabay.co.id
15. Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non-Pemerintah (FIK Ornop)
16. Peneliti/Periset/Dosen Muda
17. Persatuan Jurnalis Independen (PJI) Sulsel
18. Solidaritas Perempuan (SP) Anging Mammiri
19. Jurnal Celebes
20. Harian Fajar
21. Aliansi Gerakan Reforma Agraria (Agra) Sulsel
22. Akademisi
23. Berita Sulsel
24. Aksi Kamisan
25. Ketua Umum Badko Himpunan Mahasiswa Islam Sulsel
26. Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE)
27. LPM Profesi UNM
28. Raz FM
29. Koordinator Marka Jaya
30. Simpul Lidi Sulsel
Untuk memboboti hasil FGD peserta sekaligus insight, RMC 2025 juga menghadirkan expert akademisi dan aktivis NGO. Mereka adalah:
1. Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu., M.A., akademisi Ilmu Ekonomi Keuangan Negara, Unhas
2. Dr. Hasrullah, akademisi dan komunikolog Unhas
3. Dr. Fadli Andi Natsif, SH.,MH., akademisi UIN Alauddin Makassar
4. Samsang Syamsir, Koordinator FIK ORNOP Sulsel
5. Azis Dumpa, LBH Makassar, dan
6. Idward Anwar, budayawan
Dengan dukungan dari Pemerintah Inggris, RMC 2025 diharapkan menjadi landasan bagi akses informasi yang lebih kredibel, membangun ekosistem media yang kuat, serta memperjuangkan hak-hak sipil di Indonesia Timur.
