Menhan Geram! PT Timah Harusnya Raup Rp 25 Triliun, Kini Cuma Rp 1,3 Triliun

Sjafrie mengatakan Indonesia telah kecolongan timah selama 28 tahun.

Suhardiman
Selasa, 09 Desember 2025 | 13:00 WIB
Menhan Geram! PT Timah Harusnya Raup Rp 25 Triliun, Kini Cuma Rp 1,3 Triliun
Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin membawakan kuliah umum di Universitas Hasanuddin Makassar, Selasa, 9 Desember 2025. [SuaraSulsel.id/Lorensia Clara]
Baca 10 detik
  • Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan PT Timah berpotensi rugi Rp 25 triliun namun hanya merealisasikan Rp 1,3 triliun.
  • Ia menyoroti kebocoran besar hasil timah Indonesia yang dinikmati negara lain sejak 1998 hingga 2025.
  • Kasus korupsi PT Timah menyebabkan kerugian lingkungan Rp 271 triliun, di samping kerugian keuangan negara.

SuaraSulsel.id - Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin melontarkan kritik pedas terhadap lemahnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia.  Hal itu diungkapkan Sjafrie dalam kuliah umum di Universitas Hasanuddin Makassar, Selasa, 9 Desember 2025.

Sjafrie mengatakan Indonesia telah kecolongan timah selama 28 tahun. Sebagian besar kekayaan itu justru dinikmati negara lain. Ia memulai penjelasannya mengenai praktik pencurian timah yang menurutnya telah berlangsung dalam skala besar.

"Negara ini mau dicolong, mau dicuri oleh negara lain yang tidak punya sumber daya alam," katanya.

Menurut Sjafrie, Indonesia, khususnya Provinsi Bangka Belitung memiliki cadangan timah terbesar di dunia. Ironisnya, ada negara yang tidak memiliki tambang timah sama sekali tetapi mampu menjadi salah satu dari 10 eksportir terbesar di dunia.

"Saya kasih contoh bahwa di Bangka Belitung kita mempunyai hasil timah yang sangat besar di dunia. (Tapi) ada negara, saya ngga sebut, dia bisa jadi negara pengekspor timah di bawah 10 besar (di dunia), tapi dia ga punya penghasilan timah," ujarnya.

Sjafrie mengingatkan bahwa Indonesia sebenarnya pernah mampu menghentikan penyelundupan timah. Pada 1977, pemerintah berhasil menertibkan praktik itu hingga membuat ekspor ilegal timah merosot drastis. Namun, keberhasilan tersebut hanya bertahan selama 21 tahun.

"Di tahun 1998 sampai September 2025, penghasilan timah kita tinggal 20 persen yang masuk ke republik dan dikelola BUMN PT Timah," ujarnya.

"Sebanyak 80 persen justru keluar tanpa membayar pajak dan kewajiban lainnya," kata mantan Pangdam Jaya itu.

Ia menyebut kondisi tersebut sebagai ironi bangsa. Negara dengan 286 juta penduduk dan kekayaan alam yang melimpah justru tidak mampu menjaga harta karunnya sendiri.

"Apakah kita mau membiarkan kalian, adik-adik mahasiswa, menjadi miskin karena kekayaan negara disedot ke luar negeri?," katanya.

Sjafrie menambahkan, seandainya tidak ada kebocoran besar-besaran, PT Timah seharusnya memiliki pendapatan Rp 20-25 triliun hingga akhir Desember tahun ini. Nyatanya, perusahaan itu hanya mencatatkan revenue sekitar Rp 1,3 triliun per tahun.

"Bayangkan bedanya. Ini menunjukkan betapa besar kerugian negara selama puluhan tahun," ucapnya.

Tidak hanya timah, Sjafrie menyinggung persoalan tambang ilegal lainnya yang disebut terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Praktik serupa juga menyasar komoditas lain seperti batu bara, nikel, hingga perkebunan kelapa sawit.

"Ini baru di barat. Belum yang di timur. Sekian banyak tambang kita, sawit kita, itu dikelola secara ilegal," jelasnya.

Ia menegaskan perlunya sistem pertahanan yang kuat untuk menjaga kekayaan alam Indonesia. Menurut Sjafrie, negara kaya tanpa tentara yang kuat ibarat rumah tanpa penjaga.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Terkini