"Kami panggil untuk mempertanggungjawabkan setiap proposal atau penggunaan dana dari KONI. Ada 31 cabor dan 10 koordinator kecamatan. Kenapa? karena penggunaan anggaran (di KONI) paling banyak itu untuk pembinaan atlet cabor dan pelaksanaan Forkot sehingga kita panggil Korcam," tuturnya.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, kata Abdul Rahman, pengelolaan anggaran dana hibah oleh KONI Kota Makassar dinilai sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang tercantum dalam Perwali tahun 2010. Pihaknya pun memberi kewajaran untuk pengelolaan keuangan KONI tahun anggaran 2023.
"Kami sudah keluarkan opini untuk laporan keuangan KONI Kota Makassar dan hasilnya wajar dalam hal semua material atau secara umum diketahui wajar tanpa pengecualian (WTP)," tuturnya.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Baca Juga:Dana Hibah KONI Makassar Rp20 Miliar Disalahgunakan? Ahmad Susanto Diperiksa Kejari Makassar
