facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Nama-Nama Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Makassar yang Dipecat

Muhammad Yunus Selasa, 07 Desember 2021 | 18:21 WIB

Nama-Nama Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Makassar yang Dipecat
Puluhan pensiunan melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Perumda Air Minum Kota Makassar, Senin 26 April 2021 / [SuaraSulsel.id / Istimewa]

Pemerintah Kota Makassar memberhentikan semua Direksi dan Anggota Dewan Pengawas

SuaraSulsel.id - Pemerintah Kota Makassar memberhentikan semua direksi dan Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Makassar, Selasa 7 Desember 2021.

Pemecatan direksi dan badan pengawas sesuai Surat Keputusan Wali Kota Makassar nomor 2139/880.539/Tahun 2021.

Ditandatangani Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, Selasa 7 Desember 2021.

Berikut nama-nama direksi dan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Makassar yang diberhentikan:

Baca Juga: Perempuan Kota Makassar Didorong Ciptakan Produk UMKM Kualitas Ekspor


1. Hamzah Ahmad sebagai Direktur Utama
2. Sulprian sebagai Direktur Umum
3. Asdar Ali sebagai Direktur Keuangan
4. Imran Rosadi Adnan sebagai Direktur Teknik

Sementara Anggota Dewan Pengawas yang dicopot :

1. Andi Muhammad Yasir sebagai ketua
2. Asmaeny Azis sebagai sekretaris
3. Romy Kresna Aditia Bya sebagai anggota
4. Muhammad Abduh Rahman sebagai anggota


Usai mengeluarkan surat pemberhentian, Anggota Satpol PP Kota Makassar menyegel ruangan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Kota Makassar. Sebelumnya bernama PDAM Makassar.

Satpol PP juga menyegel ruangan Direktur Utama Perusahaan Daerah Parkir Makassar, Selasa 7 Desember 2021.

Baca Juga: 5 Rekomendasi Wisata Religi di Kota Makassar

Penyegelan ruangan dilakukan setelah Pemerintah Kota Makassar mengambil kebijakan memecat semua direksi dan Anggota Badan Pengawas perusahaan daerah di Kota Makassar.

Pemerintah Kota Makassar mengambil kebijakan radikal. Dalam menata perusahaan daerah atau Perusda milik Pemerintah Kota Makassar.

Hari ini seluruh Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah dicopot. Pencopotan mereka berlaku hari ini, Selasa 7 Desember 2021.

Anggota Tim Percepatan Penataan BUMD, Aminuddin Ilmar, juga meminta Satpol PP untuk menjaga, mengosongkan ruang direksi dan ruang pengawas. Agar tidak ada lagi aktivitas.

Perombakan, kata Guru Besar Universitas Hasanuddin ini, merujuk pada aturan yang termaktub dalam Perwali. Terkait Penataan Total BUMD Kota Makassar.

“Sudah ada Perwali. Terbit tadi malam. Perwali tentang penataan total BUMD Kota Makassar. Itu sebagai jabaran Perda RPJMD Kota Makassar tentang salah satu misi Wali Kota Makassar untuk penataan total BUMD,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto mengungkapkan keinginannya. Ingin mengubah status Perusda menjadi Perseroda. Minimnya kontribusi disinyalir jadi penyebab.

“Tidak ada kontribusi, lebih bagus dia lahir sendiri, cari uang sendiri, kita bimbing, begitu lebih bagus, jadi formasi Perusda tidak lagi cocok,” ucap Danny, sapaan akrab Wali Kota Makassar.

Namun, kata dia, hal itu tidak berlaku untuk Perumda Air Minum (PDAM). Menurutnya, PDAM lebih cocok jika berbentuk Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD.

“Untuk PDAM jadi BLUD saja. Saya sudah konsultasi dengan teman-teman di KPK bahwa diusulkan BLUD saja, karena BLUD ada pengabdian di masyarakat walaupun bisa menerima uang,” pungkasnya.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait