- Penutupan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menimbulkan polemik
- Mitra bingung alokasi anggaran hanya Rp6.500 per porsi. Padahal petunjuk Presiden lebih besar.
- Anggaran minim diduga membuat dapur kesulitan menyediakan makanan bergizi sesuai standar
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman mengatakan penghentian operasional dapur bukan karena harga makanan.
Ia menjelaskan, penutupan dilakukan karena dapur tidak memenuhi SOP. Khususnya terkait aspek kebersihan dan pengelolaan limbah.
"Info yang kami terima sanitasi dan pengolahan limbahnya tidak sesuai standar. Kalau tidak terpenuhi, izinnya memang tidak bisa dilanjutkan," ujar Achi, Selasa, 30 September 2025.
Ia menegaskan dapur bisa kembali beroperasi bila sudah melakukan perbaikan sesuai prosedur. Ia pun menegaskan operasional dihentikan bukan karena harga makanan.
Baca Juga:DPRD Sebut PDAM Gagal Atasi Krisis Air Bersih di Kota Makassar
"Iya, bukan soal harga makanan, tapi kelayakan dapurnya," tambahnya.
Meski dapur Panakkukang 02 ditutup, pemerintah berharap layanan MBG di Makassar tidak terhenti lama.
Dinas Pendidikan menegaskan pihak pengelola dapat kembali beroperasi setelah memenuhi standar.
"Kalau SOP sudah dipenuhi, dapur bisa jalan lagi. Kami harap ini segera diperbaiki," kata Achi.
Klarifikasi SPPG Makassar
Baca Juga:Dapur MBG di Bekas Sarang Walet Jadi Sorotan, Higienis Gak ?
Hal senada disampaikan Koordinator Wilayah SPPG Kota Makassar, Abdillah Sattari.
Ia membantah adanya pagu Rp6.500 per porsi sebagaimana disebutkan mitra BGN.
"Informasi itu tidak benar. Tidak pernah ada pagu Rp6.500. Kami pastikan makanan yang diberikan setiap hari tetap lengkap dan bergizi," kata Abdillah.
Menurutnya, pengurangan biaya makan per porsi tidak pernah menjadi penyebab dapur berhenti.
"Penghentian murni karena prosedur operasional yang tidak dipenuhi," tegasnya.
Abdillah mengungkap dapur Panakkukang 02 sudah beberapa kali mendapat teguran dari Badan Gizi Nasional.
