- Universitas Hasanuddin mengosongkan Rusunawa dan Ramsis per 30 Juni 2026 demi renovasi fasilitas untuk kenyamanan mahasiswa sarjana.
- Pihak universitas menjamin mahasiswa difabel, internasional, dan PPDS tetap mendapatkan hunian dengan kebijakan khusus serta perlakuan prioritas.
- Klarifikasi Unhas menyatakan narasi pengusiran mahasiswa difabel terjadi akibat miskomunikasi internal dalam penyampaian prosedur administrasi di tingkat kampus.
SuaraSulsel.id - Universitas Hasanuddin (Unhas) memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai pengosongan hunian mahasiswa di Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Unit 1 dan Asrama Mahasiswa (Ramsis) Kampus Tamalanrea.
Dalam unggahan yang viral tersebut, berkembang narasi bahwa sejumlah mahasiswa difabel diminta meninggalkan tempat tinggal mereka.
Melalui keterangan resmi yang disampaikan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kantor Sekretariat Rektor Unhas, Ishaq Rahman, pihak universitas menegaskan informasi tersebut tidak menggambarkan keseluruhan kebijakan yang sedang diproses di tingkat pimpinan.
Menurut Ishaq, pengosongan Rusunawa dan Ramsis merupakan bagian dari rencana renovasi besar-besaran untuk meningkatkan kualitas fasilitas hunian mahasiswa yang dinilai telah mengalami penurunan kondisi.
Baca Juga:Unhas Cetak Wirausaha Baru, Ikan Pindang Diolah Jadi Produk Bernilai Ekonomi Tinggi
"Renovasi dilakukan agar kualitas hunian mahasiswa menjadi lebih baik. Setelah renovasi, kebijakan universitas adalah memprioritaskan mahasiswa program sarjana tahun pertama sebagai penghuni baru," jelasnya, Senin 29 Juni 2026.
Sebagai tindak lanjut renovasi, Direktorat Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Aset (PUPA) selaku pengelola telah meminta seluruh penghuni mengosongkan kamar paling lambat 30 Juni 2026.
Pemberitahuan tersebut, kata Ishaq, telah disampaikan sejak April 2026 atau sekitar tiga bulan sebelum batas waktu pengosongan.
Namun demikian, Unhas menegaskan terdapat perlakuan khusus bagi kelompok prioritas, termasuk mahasiswa difabel.
Ishaq mengungkapkan, pada awal Juni 2026, Pusat Disabilitas (Pusdis) Unhas mengajukan permohonan kepada Rektor agar lima mahasiswa difabel yang tinggal di Rusunawa dan Ramsis memperoleh dispensasi.
Baca Juga:60 Ribu Calon Mahasiswa Lepas Kursi SNBP, Unhas Justru Catat Tren Positif
Pertimbangannya, mahasiswa difabel membutuhkan kepastian aksesibilitas, keamanan, kemandirian, serta waktu beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggal yang baru agar proses studi mereka tidak terganggu.
Menindaklanjuti permohonan tersebut, pimpinan universitas menyiapkan kebijakan khusus bagi kelompok prioritas. Selain mahasiswa difabel, kebijakan itu juga mencakup mahasiswa internasional serta peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang baru.
"Mahasiswa difabel diupayakan tetap dapat menempati hunian di area Rusunawa maupun Ramsis. Apabila harus berpindah, perpindahan akan dilakukan di lingkungan yang sama sehingga mobilitas, aksesibilitas, serta proses adaptasi tetap terjaga," ujarnya.
Terkait tidak aktifnya Virtual Account (VA) pembayaran sewa untuk Juli 2026, Unhas menjelaskan hal itu merupakan bagian dari proses administrasi pengosongan hunian yang dilakukan pengelola. Meski demikian, kebijakan khusus bagi kelompok prioritas tetap disiapkan sesuai arahan pimpinan universitas.
Unhas juga menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pendidikan inklusif melalui berbagai program, seperti jalur afirmasi penerimaan mahasiswa baru, pembentukan Pusat Disabilitas Unhas, peningkatan fasilitas kampus yang ramah disabilitas, hingga berbagai kebijakan pendukung lainnya.
Mengenai informasi yang terlanjur beredar di media sosial, Ishaq menyebut hal tersebut dipicu oleh miskomunikasi internal.
