- Penutupan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menimbulkan polemik
- Mitra bingung alokasi anggaran hanya Rp6.500 per porsi. Padahal petunjuk Presiden lebih besar.
- Anggaran minim diduga membuat dapur kesulitan menyediakan makanan bergizi sesuai standar
SuaraSulsel.id - Dapur makan bergizi gratis (MBG) untuk siswa sekolah dasar dan menengah di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, resmi berhenti beroperasi.
Sudah sepekan terakhir, ribuan anak penerima manfaat tak lagi mendapatkan makanan dari program nasional yang diluncurkan pada Februari 2025 itu.
Penutupan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Panakkukang 02 menimbulkan polemik.
Penyebabnya disebut-sebut karena alokasi anggaran per porsi makanan hanya Rp6.500, jauh di bawah arahan Presiden yang berkisar Rp10.000 per porsi.
Baca Juga:DPRD Sebut PDAM Gagal Atasi Krisis Air Bersih di Kota Makassar
Namun, pihak pemerintah daerah dan pengelola program menegaskan masalah utamanya bukan soal anggaran, melainkan ketidakpatuhan terhadap prosedur operasional standar (SOP).
Dapur SPPG Panakkukang 02, yang berlokasi di Jalan Andi Pangerang Pettarani II, Kelurahan Tamamaung, sebelumnya memproduksi sekitar 3.500 porsi setiap hari.
Makanan itu didistribusikan ke 12 sekolah penerima manfaat, mulai dari SD hingga SMP.
Sekolah yang kini terdampak antara lain SD Inpres Tamamaung 1, 2, dan 3, SD Negeri Tamamaung dan Tamamaung 1, SD Inpres Karuwisi 2, SD Inpres Panaikang 1 dan 2, SD Inpres Pampang 1 dan 2, serta SD dan SMP Rama Sejahtera.
Total ada 3.569 siswa yang tak lagi menerima jatah makan bergizi gratis sejak dapur ditutup.
Baca Juga:Dapur MBG di Bekas Sarang Walet Jadi Sorotan, Higienis Gak ?
Padahal, sejak beroperasi awal tahun ini, program MBG menjadi tumpuan bagi anak-anak sekolah untuk mendapatkan asupan gizi tambahan setiap hari.
Polemik Anggaran
Mitra Badan Gizi Nasional, Arifin mengaku bingung mengapa alokasi anggaran hanya Rp6.500 per porsi. Padahal jelas petunjuk Presiden lebih besar dari itu.
"Kami juga bingung (anggarannya) hanya Rp6.500 per porsi," katanya.
Hal tersebut membuat mitra terpaksa tidak mampu melanjutkan kerjasama. Anggaran yang minim diduga membuat dapur kesulitan menyediakan makanan bergizi sesuai standar.
Namun, pernyataan Arifin ini dibantah oleh pemerintah dan pengelola SPPG.
