SuaraSulsel.id - Serapan anggaran Pemprov Sulsel hingga akhir triwulan III tahun anggaran 2020 masih sangat rendah. Anggaran masih mengendap di kas daerah.
Dari Rp 11,19 triliun total APBD tahun 2020, yang baru terealisasi sekitar 55,45 persen atau Rp 6,2 triliun. Masih ada Rp 4,9 triliun yang tidak terbelanjakan.
Dari capaian belanja tersebut, belanja operasional yang paling besar. Yakni sebanyak Rp 4,9 triliun lebih.
Kemudian belanja modal Rp 470 miliar, transfer bagi hasil ke desa sebanyak Rp 1,2 triliun lebih, dan belanja tak terduga Rp 170 miliar lebih.
Baca Juga:Taufan Pawe Ungkap Penyebab Survei Elektabilitas IMUN Masih Rendah
Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Junaidi mengaku, serapan anggaran memang melambat. Pandemi Covid-19 jadi alasan.
"Karena memang tidak ada kegiatan sama sekali. Proyek fisik yang jalan juga baru 65 persen," kata Junaidi, Jumat (27/11/2020).
Realisasi serapan anggaran bisa dikejar hingga 80 persen hingga akhir tahun. Ia bilang sejumlah pengerjaan proyek belum tuntas sehingga anggaran belum keluar.
"Nanti kalau pengerjaannya rampung, proyek dibayar pasti realisasi meningkat. Kita masih berupaya kejar sampai 90 persen, walau berat," tambahnya.
Ia juga mengaku ada beberapa revisi kontrak tender program pemerintah. Utamanya untuk kegiatan yang bersumber dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan total Rp 1,3 triliun lebih.
Baca Juga:7 Dokter di Sulawesi Selatan yang Meninggal Karena Covid-19
Serapan anggaran PEN diakuinya juga baru 25 persen. Akan tetapi dia meyakini bisa memanfaatkan anggaran tersebut. Apalagi sekitar Rp 800 miliar dari dana itu diperuntukan untuk infrastruktur.
"Aturannya memungkinkan untuk kontrak diperpanjang hingga 50 hari setelah tutup tahun," sebutnya.
Potensi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) pun tahun ini diproyeksi sangat besar. Bisa menyentuh angka Rp 200 miliar. Padahal tahun sebelumnya, SiLPA pemprov hanya Rp 50 miliar saja.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Pemprov Sulsel, Muhammad Rasyid menambahkan, kondisi ekonomi harus tetap dipahami saat ini.
Meskipun berbeda dari tahun sebelumnya, tren belanja pemerintah tetap membaik. Bahkan masih ada tender proyek yang akan dilakukan November ini.
Dia tak memungkiri ada beberapa OPD yang serapannya rendah. Misalnya saja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, yang serapannya baru 40 persen dari total Rp1 triliun anggaran pada OPD tersebut. Masih tergolong rendah ketimbang dinas lain.
"Tetapi Dinas PU kan anggarannya besar. Berbeda dengan dinas lain mungkin yang belanjanya sedikit. Tetapi masih ada progres tender proyek yang berjalan sampai sekarang ini," ujarnya.
Ia mengakui banyak program yang tidak terlaksana karena fokus pada penanganan pandemi. Kendati begitu, perlahan kondisi keuangan daerah membaik.
Rp 200 miliar SiLPA tersebut tetap akan dibelanjakan dan disiapkan sebagai dana cadangan tahun depan.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
