- Dinas Pendidikan Makassar membantah isu ratusan siswa SMP negeri tidak terdaftar di Dapodik pasca PPDB 2024/2025.
- Kekhawatiran muncul karena beberapa sekolah kelebihan siswa akibat penambahan rombel tidak disetujui pusat.
- Siswa yang melebihi kuota telah dialihkan ke sekolah lain dan dipastikan terdata resmi di Dapodik tanpa kendala administrasi.
SuaraSulsel.id - Ratusan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Kota Makassar disebut tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Hal itu pun membuat orang tua resah.
Isu itu menyebutkan para siswa terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan lantaran status administrasinya tak tercatat dalam sistem nasional.
Namun, kabar itu dibantah Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar.
Kepala Dinas Pendidikan kota Makassar, Achi Soleman menegaskan seluruh siswa tetap terdata di Dapodik. Baik di sekolah negeri maupun swasta.
Baca Juga:Berawal dari Game Online, Gadis Makassar 17 Tahun Ditemukan Disekap 3 Bulan
"Semua siswa di Makassar sudah terdata di Dapodik. Kalau ada informasi yang menyebut mereka tidak terdaftar, itu tidak benar," tegas Achi, Rabu, 11 Februari 2026.
Isu ini bermula dari kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025. Saat itu, jumlah maksimal siswa per kelas ditetapkan 32 orang.
Namun, tingginya minat masyarakat masuk sekolah negeri membuat sejumlah sekolah menambah kuota. Usulan penambahan rombongan belajar (rombel) diajukan ke pemerintah pusat.
Sayangnya, tidak semua sekolah mendapatkan persetujuan penambahan rombel. Akibatnya, terdapat kelebihan siswa di beberapa SMP negeri.
Kondisi inilah yang kemudian memunculkan kekhawatiran bahwa ada siswa yang tidak terdaftar dalam sistem.
Baca Juga:Sudah 34 Tahun, Penjual Kambing di Trotoar Ditertibkan Pemkot Makassar
Achi menjelaskan, siswa yang jumlahnya melebihi kuota tetap diupayakan mendapatkan sekolah dan dipastikan terdaftar secara resmi dalam Dapodik.
"Kalau ada siswa yang sebelumnya bersekolah di satu SMP, tapi karena kuota tidak memungkinkan, kami carikan sekolah lain dan dipastikan dia terdata di Dapodik sekolah yang dituju. Jadi statusnya jelas," jelasnya.
Beberapa sekolah yang sempat disebut dalam isu ini antara lain SMP Negeri 22, SMP Negeri 4, SMP Negeri 48, hingga SMP Negeri 53. Disdik pun memastikan para siswa yang terdampak sudah tersebar ke sekolah-sekolah yang masih memiliki daya tampung.
Kekhawatiran terbesar orang tua, lanjut Achi, adalah dampak administratif seperti tidak keluarnya e-rapor atau ijazah di kemudian hari. Ia memastikan hal tersebut tidak akan terjadi selama siswa sudah tercatat dalam Dapodik.
"Yang penting anak tetap bersekolah dan terdata. Kalau sudah terdata di Dapodik, tidak ada masalah dengan e-rapor maupun ijazah," katanya.
Persoalan serupa memang pernah terjadi sebelumnya dan sempat melibatkan sekitar 1.500 siswa. Pengalaman itu menjadi pelajaran penting bagi pemerintah kota Makassar agar penataan kuota dan rombel dilakukan lebih disiplin.
Achi menekankan pembatasan jumlah siswa per kelas bukan tanpa alasan. Tujuannya untuk menjaga mutu pembelajaran.
"Kalau satu kelas terlalu banyak, guru tidak bisa maksimal. Mengajar itu butuh efektivitas. Dengan 32 siswa per kelas, proses belajar lebih optimal," ujarnya.
Karena itu, ia mengimbau orang tua ke depannya agar tidak memaksakan anaknya masuk ke sekolah negeri tertentu jika kuota sudah penuh. Menurutnya, semua sekolah baik negeri maupun swasta memiliki standar mutu yang sama.
Disdik Makassar bahkan membuka opsi sekolah swasta tidak berbayar dalam sistem penerimaan siswa baru ke depan. Opsi ini akan menjadi salah satu pilihan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
"Kami siapkan juga sekolah swasta yang tidak berbayar sebagai alternatif. Jadi orang tua punya pilihan. Jangan sampai memaksakan masuk negeri kalau kuotanya memang tidak ada," jelas Achi.
Ia menambahkan pemerintah pusat juga tidak membedakan dukungan antara sekolah negeri dan swasta. Program revitalisasi sarana dan prasarana, termasuk penyediaan papan interaktif dan fasilitas pembelajaran digital, diberikan merata.
Selain itu, kebijakan Tes Kemampuan Akademik (TKA) juga berlaku untuk seluruh siswa, baik dari sekolah negeri maupun swasta. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong daya saing dan kompetensi peserta didik secara merata.
"Mutu pendidikan tidak hanya ada di negeri. Swasta juga kita dorong kualitasnya sama," ujarnya.
Achi memastikan seluruh persoalan pendataan siswa kini sudah dituntaskan. Para siswa yang sebelumnya disebut terancam tidak terdaftar telah mendapatkan sekolah dan tercatat secara administratif.
"Kami pastikan semua anak tetap sekolah, tetap aman, dan tetap terdata," tegasnya.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
