- Enam wilayah di Kota Makassar diantisipasi mengalami kekeringan ekstrem dan krisis air bersih pada puncak musim kemarau 2026.
- Pemerintah Kota Makassar menyiapkan langkah mitigasi melalui koordinasi lintas sektor, sistem shelter, serta distribusi air bersih bagi warga.
- BPBD mendorong penetapan status tanggap darurat guna mempercepat bantuan dan meminimalkan dampak kekeringan serta risiko kebakaran yang meningkat.
SuaraSulsel.id - Enam wilayah di Kota Makassar mulai dibayangi ancaman kekeringan panjang pada 2026.
Pemerintah daerah pun bersiaga menghadapi potensi krisis air bersih hingga meningkatnya risiko kebakaran yang diperkirakan terjadi seiring puncak musim kemarau.
Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, musim kemarau diprediksi mulai menguat pada Mei dan mencapai puncaknya pada Oktober mendatang.
Kondisi ini bahkan berpotensi lebih ekstrem dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Baca Juga:Besok Warga di Makassar Akan Turun ke Jalan Bela Jusuf Kalla, Ini Titik Aksinya
Adapun enam wilayah yang diidentifikasi rawan terdampak kekeringan yakni Tamalanrea, Biringkanaya, Manggala, Ujung Tanah, Tallo, dan Panakkukang.
Di sejumlah titik seperti Kelurahan Buloa, krisis air bersih bahkan dilaporkan sudah terjadi meski belum memasuki puncak musim kemarau.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Muhammad Fadli Tahar mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif melalui master plan penanggulangan kekeringan yang melibatkan lintas sektor.
BPBD mengidentifikasi tiga dampak utama yang perlu diwaspadai selama musim kemarau panjang, yakni krisis air bersih, kebakaran, dan gangguan kesehatan masyarakat.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah menyiapkan sistem shelter berbasis sektor, termasuk layanan kesehatan yang akan dikoordinasikan oleh dinas terkait.
Baca Juga:Wali Kota Makassar Tolak Pengadaan Kendaraan Dinas Baru
Selain itu, BPBD juga mendorong penetapan status tanggap darurat oleh pemerintah kota.
Kata Fadli, penetapan status tersebut bukan menunjukkan kelemahan daerah, melainkan langkah strategis untuk membuka akses bantuan dari pemerintah pusat hingga lembaga kemanusiaan.
"Semakin cepat kita menetapkan status dan bertindak, semakin cepat pula pemulihan bisa dilakukan. Jika terlambat, dampaknya bisa berkepanjangan," ujarnya, Kamis, 16 April 2026.
Sebagai respons awal, distribusi air bersih melalui mobil tangki serta pemanfaatan teknologi pengolahan air telah mulai dilakukan di sejumlah wilayah terdampak.
Fadli juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Ia menyebut sebagian besar penanganan awal dalam situasi darurat justru bergantung pada kesiapsiagaan warga.
Sejalan dengan itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan turut meningkatkan status siaga menghadapi musim kemarau.
