- Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memutuskan meniadakan pengadaan kendaraan dinas baru untuk seluruh pejabat Pemkot Makassar sepanjang tahun 2026.
- Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi anggaran daerah agar dana tersebut dapat dialokasikan pada program prioritas kebutuhan masyarakat.
- Dana penghematan kendaraan dialihkan pemerintah kota untuk membiayai sektor pendidikan, perbaikan infrastruktur jalan, serta pemberdayaan ekonomi warga Makassar.
SuaraSulsel.id - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memilih langkah berbeda dalam pengelolaan anggaran daerah.
Di tengah tekanan efisiensi anggaran, ia memutuskan tidak melakukan pengadaan kendaraan dinas baru di lingkungan Pemerintah Kota Makassar pada tahun 2026.
Alih-alih memperbarui fasilitas jabatan seperti yang lazim dilakukan sejumlah kepala daerah, Munafri yang akrab disapa Appi justru tetap menggunakan kendaraan dinas lama yang merupakan pengadaan tahun 2023 dari pemerintahan sebelumnya.
Untuk aktivitas sehari-hari, ia menggunakan mobil listrik Hyundai Ioniq 5 yang nilainya berkisar Rp700 jutaan. Selain itu, tersedia pula satu unit kendaraan cadangan, yakni Toyota Alphard keluaran sekitar tahun 2022.
Baca Juga:Proyek PSEL Makassar Rp3 Triliun Terancam Gagal, Investor Ancam Bawa ke Arbitrase Internasional
“Saya sampaikan bahwa tidak ada pengadaan kendaraan dinas baru di Pemkot Makassar. Saya saja sejak awal menjabat menggunakan mobil listrik Hyundai Ioniq 5 keluaran 2023,” kata Munafri di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (15/4/2026).
“Ada juga kendaraan cadangan satu unit lain seperti Toyota Alphard keluaran sekitar tahun 2022 yang bisa dipakai,” tambahnya.
Munafri menegaskan keputusan tersebut bukan sekadar simbol kesederhanaan, melainkan bagian dari kebijakan pengelolaan anggaran yang lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, di tengah kebijakan penghematan anggaran dari pemerintah pusat, pengadaan kendaraan dinas baru tidak menjadi prioritas bagi Pemerintah Kota Makassar.
Anggaran yang sebelumnya berpotensi digunakan untuk pembelian atau sewa kendaraan dialihkan ke program yang lebih menyentuh kebutuhan warga.
Baca Juga:Merajalela dan Resahkan Warga, Aksi Premanisme Jukir Liar di Pelabuhan Makassar
Sejumlah program yang menjadi prioritas antara lain penguatan sektor pendidikan melalui penyediaan seragam sekolah, percepatan perbaikan infrastruktur jalan hingga ke lorong-lorong permukiman, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Selain itu, pemerintah kota juga mengalokasikan anggaran untuk subsidi iuran sampah gratis dan pemenuhan kebutuhan dasar warga di wilayah kepulauan.
Munafri mengatakan kendaraan dinas yang tersedia saat ini masih sangat memadai untuk menunjang aktivitas pemerintahan di Kota Makassar.
“Jadi saya pikir kendaraan lama yang saya pakai sekarang sudah sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.
Ia juga menilai kondisi geografis Makassar tidak menuntut penggunaan kendaraan operasional baru.
“Kondisi medan di Makassar juga tidak ekstrem seperti di daerah lain. Jadi saya bilang tidak usah belanja mobil baru. Saya pakai saja yang ada,” jelasnya.
