Mereka menolak perekrutan tenaga honorer di bawah naungan Pemprov Sulsel dan meminta pemerintah kabupaten/kota melakukan hal serupa.
8. Perlindungan Pegawai BLUD
Aliansi pun meminta Gubernur dan DPRD Sulsel untuk memastikan seluruh pegawai BLUD rumah sakit lingkup provinsi dan kabupaten/kota mendapat upah sesuai standar UMR/UMK.
Begitu pun dengan kabupaten dan kota karena hal tersebut sudah diatur dalam perundang-undangan ketenagakerjaan.
Baca Juga:Provokator Pembakaran Gedung DPRD Makassar dan Sulsel Ditangkap
Mereka berharap, pemerintah tidak lagi menutup mata terhadap nasib ribuan nakes yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
