1. Kepastian Status
Mereka mendesak agar seluruh tenaga kesehatan yang sudah lama mengabdi, namun belum terdata di BKN segera diperjuangkan statusnya.
Minimal, mereka diangkat sebagai pegawai paruh waktu atau PPPK sesuai regulasi terbaru.
2. Upah Layak
Baca Juga:Provokator Pembakaran Gedung DPRD Makassar dan Sulsel Ditangkap
Para nakes menuntut pemerintah menjamin gaji, insentif, dan tunjangan sesuai ketentuan, sekurang-kurangnya mengacu pada UMR/UMK dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
3. Bersihkan Nepotisme dan Mafia Data
Gubernur, DPRD, dan Inspektorat Sulsel juga didesak segera memberantas praktik nepotisme, pilih kasih, dan mafia data yang diduga marak dalam pengelolaan tenaga kesehatan.
4. Pansus DPRD
Mereka meminta DPRD Sulsel membentuk panitia khusus atau mengeluarkan rekomendasi resmi untuk memastikan persoalan tenaga kesehatan di Sulsel terselesaikan secara adil.
Baca Juga:Gubernur Sulsel Beri Dukungan Moril Kepada Keluarga Almarhum Abay
5. Hak Tenaga Kesehatan Pangkep
Pemerintah diminta memperjuangkan kembali hak tenaga kesehatan di Kabupaten Pangkep yang pernah mengikuti tes PPPK tahap I dan II, tetapi hingga kini belum masuk pendataan pegawai paruh waktu.
6. Hentikan Pemecatan Sepihak
Aliansi menuntut pemerintah mengembalikan tenaga kesehatan yang telah diberhentikan secara sepihak.
Baik di rumah sakit lingkup provinsi maupun kabupaten/kota. Mereka juga meminta jaminan agar tidak ada lagi pemecatan sewenang-wenang.
7. Stop Perekrutan Honorer Baru