SuaraSulsel.id - Pemerintah Kabupaten Bone akhirnya menunda rencana kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan penyesuaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Penundaan dilakukan usai aksi protes warga yang berujung ricuh pada Selasa, 19 Agustus 2025 malam.
Plt Sekretaris Daerah Bone, Andi Saharuddin, mengatakan keputusan penundaan diambil atas arahan Bupati dan Wakil Bupati Bone setelah mendapat masukan dari pemerintah pusat.
Untuk sementara, perhitungan PBB masih akan menggunakan NJOP lama.
Baca Juga:Viral Video Kepala Desa di Bone Ditikam Saat Perkemahan HUT RI
"Penyesuaian 65 persen ini ditunda dulu atas petunjuk bapak Bupati dan Wakil Bupati serta arahan pemerintah pusat untuk mengkaji ulang," ujar Saharuddin, Rabu, 20 Agustus 2025.
Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri juga telah memerintahkan agar Pemkab Bone menunda kebijakan tersebut. Tarif PBB terbaru selanjutnya akan dikaji ulang.
"Akan dikaji ulang kembali," tambahnya.
Arahan Kementerian Dalam Negeri
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman menambahkan, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sudah mengeluarkan edaran terkait penundaan PBB di daerah.
Baca Juga:Luwu Timur Tidak Naikkan Pajak PBB, Bupati: Kami Tidak Ingin Menambah Beban Masyarakat
Apabila menimbulkan kegaduhan maka sebaiknya ditunda saja.
"Kalau menimbulkan kegaduhan, sebaiknya ditunda dulu. Jadi arahan Kemendagri itu sudah sangat kondusif," jelas Jufri.
Ia mencontohkan, kenaikan PBB yang drastis tidak hanya terjadi di Sulawesi Selatan. Di Cirebon, Jawa Barat, tarif bahkan melonjak hingga 1.000 persen karena selama bertahun-tahun tidak pernah disesuaikan.
Jufri bahkan mengaku memastikan langsung hal tersebut ke Sekretaris Daerah Cirebon.
Ia menjelaskan, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sangat tergantung lokasi, zonasi, kondisi lingkungan, hingga aksesibilitas apalagi untuk rumah di wilayah perkotaan.
"Saya tanya ke Sekda Cirebon, kok bisa? Beliau bilang, tanah itu kan tiap tahun harganya berubah, apalagi di kota. Mestinya ada penyesuaian tarif tiap tahun, tapi karena ditunda lama ketika diberlakukan sekarang terasa sangat drastis," katanya.
