Sementara, calon wakil gubernur 02 Fatmawati Rusdi mengatakan salah satu fokus mereka adalah pemenuhan ekonomi perempuan. Menurutnya, perempuan memang rentan dan sangat merasakan dampak dari perubahan iklim, tapi merekalah penggerak perekonomian.
"Saya keliling 24 kabupaten kota, para perempuan menitipkan aspirasinya bahwa mereka ingin diberdayakan. Jadi basis utamanya bisa dengan penguatan UMKM, tidak hanya bantuan stimulan tapi juga pendampingan dan pemasaran secara digitalisasi," sebutnya.
5. Reformasi Birokrasi
Calon wakil Gubernur nomor urut 1 Azhar Arsyad mengatakan pelayanan reformasi birokrasi selama ini memang kurang optimal. Seperti pengurusan perizinan di PTSP, BPJS dan pelayanan administrasi kependudukan, sehingga harus jadi perhatian serius.
Baca Juga:Sulsel Menanti! Siapa Unggul Debat Perdana Pilgub Sulsel, Andalan Hati atau DIA?
"Selama ini ada masalah. Susah memang karena faktor kultural dan political will," ucapnya.
Sementara Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, nilai MCP atau Monitoring Center for Prevention oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Pemprov Sulsel ada di angka 91 persen.
MCP merupakan salah satu indikator penilaian KPK dalam upaya pencegahan korupsi. Kemudian indeks pelayanan publik juga di atas rata-rata nasional yaitu angka 4 persen untuk mencegah korupsi.
Kata Sudirman, digitalisasi pengadaan barang dan jasa juga sudah dilakukan oleh Pemprov Sulsel saat ia menjabat Gubernur. Sehingga tidak lagi ada kongkalikong untuk mendapatkan proyek. Hasil tersebut membuat Pemprov Sulsel diganjar penghargaan oleh LKPP dan jadi lokasi study tiru untuk penerapan E-Catalog.
"Kami pertama di Indonesia yang melaksanakan E- Katalog khusus untuk konstruksi, bukan preservasi jalan. Sehingga sekarang ini tidak perlu lagi lewat tender (lelang). Artinya, kita memberi akses seluas-luasnya kepada siapa saja sehingga ada kepercayaan publik," ucapnya.
Baca Juga:Kepala Samsat Makassar Terancam Penjara 6 Bulan, Ini Respons Pj Gubernur Sulsel
Begitu pun untuk pengisian jabatan di Pemprov Sulsel yang menggunakan merit sistem. Sehingga jabatan lowong diisi oleh pejabat yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki.
