KPK: Tidak Sulit Ambil Paksa Lukas Enembe, Tapi Ada Risiko

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pendekatan secara persuasif

Muhammad Yunus
Selasa, 04 Oktober 2022 | 08:03 WIB
KPK: Tidak Sulit Ambil Paksa Lukas Enembe, Tapi Ada Risiko
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata saat berkunjung ke Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, 30 Maret 2022 [SuaraSulsel.id/Lorensia Clara Tambing]

SuaraSulsel.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pendekatan secara persuasif. Agar Gubernur Papua Lukas Enembe kooperatif memenuhi panggilan penyidik.

"Kami masih terus melakukan pendekatan secara persuasif supaya yang bersangkutan itu kooperatif. Kami akan tetap menghargai kesehatan yang bersangkutan. Itu kami sampaikan, baik lewat penasihat hukumnya maupun lewat Kapolda dan Pangdam kemarin supaya dilakukan secara persuasif," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 3 Oktober 2022.

Langkah persuasif tersebut, kata dia, guna mencegah risiko-risiko yang timbul, misalnya ada penjemputan paksa terhadap Lukas Enembe.

"Kami juga harus melakukan kalkulasi tentang risiko yang mungkin timbul. Kalau misalnya ada pengambilan secara paksa efek sesudahnya, ya, kami harus perhatikan. Hal itu tentu bukan persoalan sulit untuk mengambil paksa dengan mengerahkan segala kekuatan. Akan tetapi, itu tadi ada risiko yang tentu harus kami hitung di sana," kata dia.

Baca Juga:Santer Disebut Targetkan Anies Di Kasus Formula E, KPK: Kami Berpegang Pada Aturan Dan Alat Bukti

Sebelumnya, KPK telah memanggil Lukas Enembe untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/9). Namun, dia tidak memenuhi panggilan dengan alasan masih sakit.

Lukas Enembe, kata Alex, turut menyertakan surat keterangan dokter maupun medical record.

"Itu dibuktikan dengan surat keterangan dokter, baik yang dokter pribadi maupun medical record dan catatan medis dari dokter yang di Singapura. Betul berdasarkan keterangan itu, medical record dan ada kewajiban atau catatan dokter bahwa yang bersangkutan itu harus segera diperiksa karena periode tertentu secara rutin. Menurut medical record, itu harus diperiksa," ungkapnya.

Ia mengatakan bahwa hal tersebut memang menjadi pertimbangan KPK. Namun, dia berharap Lukas Enembe dapat hadir terlebih dahulu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Kalau Lukas Enembe dari Jayapura untuk diperiksa di Singapura, artinya akan lakukan penerbangan yang cukup jauh, atau lebih jauh daripada ketika yang bersangkutan dari Jayapura ke Jakarta.

Baca Juga:Langkah KPK Tetap Kedepankan Pendekatan Persuasif Ketimbang Jemput Paksa Lukas Enembe

"Apakah harus di Singapura yang bersangkutan diperiksa? Sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa kami periksa, kami lihat dahulu kondisi yang sebenarnya itu seperti apa, jantung, diabetes, atau penyakit yang lain," ucap Alex.

Alex pun menegaskan bahwa di Indonesia juga tidak kekurangan dokter-dokter kompeten, seperti dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.

"Saya sampaikan di Indonesia juga tidak kurang dokter yang ahli di bidang itu, di Cipto Mangunkusumo 'kan itu berkumpulnya para dokter yang hebat, termasuk di RSPAD," ujarnya.

Ia melanjutkan, "Kami bawa ke dokter-dokter paling hebat di sini dan kami bantarkan kalau memang yang bersangkutan itu harus dirawat, kami bantarkan sampai dokter menyatakan sembuh dan siap dilakukan pemeriksaan. Itu sebetulnya yang kami tawarkan ke yang bersangkutan."

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.

KPK belum mengumumkan secara resmi soal status tersangka Lukas Enembe. Untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan terhadap tersangka. (Antara)

News

Terkini

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong pembangunan daerah

News | 14:55 WIB

Terdakwa pelanggaran HAM berat Papua Isak Sattu hanya bisa menangis haru

News | 14:45 WIB

Isak Sattu hanya bisa menangis haru usai mendengar putusan hakim

News | 14:20 WIB

Sejumlah media asing menyoroti pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi KUHP

News | 13:26 WIB

Korban dikenal pekerja keras dan tulang punggung keluarga

News | 11:35 WIB

Pemprov Sulsel berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif

News | 10:40 WIB

Majalah Time menobatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky

News | 09:37 WIB

Tim relawan BRI juga telah membantu proses evakuasi warga yang terisolir akibat rerentuhan pasca gempa.

News | 20:52 WIB

Dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan perekonomian masyarakat

News | 17:30 WIB

Bukan kasus dugaan uang koordinasi tambang ilegal yang menyeret nama Kabareskrim Polri

News | 16:28 WIB

Apresiasi kepada perusahaan yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas

News | 13:30 WIB

P2DD Provinsi Sulsel raih penghargaan provinsi terbaik di KTI

News | 12:34 WIB

Prakiraan cuaca Sulawesi Barat dan sekitarnya

News | 07:12 WIB
Tampilkan lebih banyak