- Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan dana pembangunan kapal bersumber dari pinjaman luar negeri Pemerintah Inggris (UK).
- Menteri Keuangan mengkritik rendahnya pemanfaatan anggaran pemerintah untuk order galangan kapal nasional di Jakarta.
- Indonesia dan Inggris sepakat investasi maritim senilai 4 miliar poundsterling untuk pembangunan 1.582 kapal dalam negeri.
SuaraSulsel.id - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa dana pembangunan kapal dalam negeri berasal dari pinjaman luar negeri, tepatnya dari Pemerintah Inggris (UK).
Pernyataan ini disampaikan melalui akun Instagram pribadinya, menanggapi komentar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait sumber pendanaan proyek tersebut.
“Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana pembangunan kapal itu bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK,” tulis Trenggono, dikutip di Jakarta, Selasa (10/2).
Unggahan Trenggono itu merujuk pada pernyataan Menteri Keuangan Purbaya dalam diskusi yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta.
Baca Juga:TNI AU Kerahkan Pasukan Khusus ke Bandara IMIP Morowali
Sebelumnya, Purbaya menyampaikan keheranannya dalam focus group discussion (FGD) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang membahas pemberdayaan angkatan laut dan galangan kapal nasional, di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
“Sudah terima order dari KKP?” tanya Purbaya kepada pelaku usaha galangan kapal.
“Belum,” jawab pelaku usaha galangan kapal secara serempak, seperti terlihat dalam video yang beredar luas.
Purbaya menilai kondisi tersebut tidak sejalan dengan agenda pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja negara kepada industri dalam negeri.
Ia bahkan menyebut anggaran telah disiapkan, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal.
Baca Juga:Rp1,2 Triliun Uang Pemprov Sulsel Mengendap di Bank
“Kan ada yang enggak masuk akal. Uangnya gua keluarin, ordernya enggak ada. Ini apa-apaan. Rugi saya, pak. Kita utang, dialokasi enggak dipakai,” kata Purbaya.
Purbaya menekankan pentingnya penguatan industri perkapalan nasional.
Ia juga menyoroti bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia mumpuni, tetapi industri galangan kapal belum berkembang optimal akibat minimnya kesempatan dan kebijakan yang kurang berpihak pada produksi dalam negeri.
Menurutnya, salah satu penyebab utama adalah kebijakan impor kapal bekas yang menggerus permintaan terhadap kapal buatan lokal.
Ia juga menyoroti rendahnya pemanfaatan belanja pemerintah untuk mendukung galangan domestik, termasuk dalam program peremajaan kapal.
“Ke depan, kalau mau industri kita maju, demand domestik harus diamankan. Presiden bilang ada 2.491 kapal berusia lebih dari 25 tahun, itu pasti akan diganti,” ucapnya dikutip dari siaran pers Kemenkeu.
Purbaya menambahkan bahwa anggaran pengadaan kapal sebenarnya sudah disiapkan, namun belum memberi dampak signifikan bagi industri dalam negeri.
"Kita punya kemampuan, tapi underutilized karena tidak diberi kesempatan. Saya mau dorong pertumbuhan ekonomi, uangnya sudah saya anggarkan,” kata dia.
Rencana besar pembangunan kapal di Indonesia sebelumnya telah mendapat dukungan penuh dari Inggris.
Dalam kunjungan kenegaraan ke London pada 20 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Inggris mendukung program pembangunan 1.500 kapal tangkap ikan melalui kerja sama maritim kedua negara.
Dukungan tersebut ditegaskan langsung oleh Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, dalam pertemuan bilateral di 10 Downing Street.
“Mereka akan dukung rencana kita membangun 1.500 kapal ikan, karena kita mau besar-besaran investasi itu,” ujar Presiden.
Kunjungan tersebut menghasilkan kesepakatan investasi di bidang maritim dengan Inggris senilai 4 miliar poundsterling atau sekitar Rp91,6 triliun.
Indonesia dan Inggris menyepakati pembangunan 1.582 kapal yang akan diproduksi dalam negeri, yang diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja hingga 600 ribu orang.
