Kasus Smart Toilet, Wali Kota Makassar Danny Pomanto: Saya Tidak Urus Itu Barang

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto angkat bicara soal smart toilet di sekolah

Muhammad Yunus
Senin, 18 Juli 2022 | 17:45 WIB
Kasus Smart Toilet, Wali Kota Makassar Danny Pomanto: Saya Tidak Urus Itu Barang
Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menjelaskan alasan penolakan rel kereta api di atas tanah, Senin 18 Juli 2022 [SuaraSulsel.id/Lorensia Clara Tambing]

SuaraSulsel.id - Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto kini angkat bicara soal smart toilet di sekolah. Menurutnya, toilet itu dibangun bukan saat ia menjabat.

"Smart toilet itu bukan di zaman saya. Itu saya cuti. Kalaupun disaat saya aktif, saya sibuk menangkis serangan. Saya tidak urus itu barang," kata Danny, sapaannya, Senin, 18 Juli 2022.

Danny Pomanto mengatakan "smart toilet" juga bukan program prioritasnya. Makanya program itu tidak masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Pemkot Makassar

Anggaran toilet ratusan juta tiap unit itu menggunakan dana insentif daerah atau DID.

Baca Juga:Wali Kota Makassar Tolak Pembangunan Rel Kereta Api di Atas Tanah: Melanggar Tata Ruang dan Menimbulkan Banjir

"Makanya kalau ada bilang itu program prioritas saya, itu fitnah. Itu tidak masuk RPJMD. Dananya pakai DID," ungkapnya.

Danny juga mengaku heran sebab proyek ini baru diusut sekarang. Padahal kerusakannya sudah cukup lama.

Jika yang dipersoalkan karena tidak sesuai rencana anggaran belanjar (RAB), maka harusnya sudah diusut sejak proyek itu selesai dibangun.

"Kan aneh itu barang. Kenapa baru diselidiki padahal kerusakannya sudah sekian lama. Saat Smart toilet selesai, saya tidak jadi wali kota. Kenapa tidak diselidiki selama dua tahun itu," tanyanya.

Toilet pintar atau smart toilet dibangun sejak tahun 2018. Proyek ini sendiri dikerjakan oleh CV Mulia Jaya Persada.

Baca Juga:Diperiksa Kejaksaan, Kepala Dinas Pendidikan Makassar Dukung Langkah APH Selidiki Kasus Smart Toilet

Toilet itu dibangun di beberapa sekolah SMP dan SD di setiap kecamatan. Tujuannya untuk mengedukasi siswa soal kebersihan dan pola hidup sehat.

Dalam rencana anggaran biaya (RAB), toilet itu didesain modern sedemikian rupa. Bersih dan cantik. Seperti di mal.

Namun, hasilnya tak sesuai kenyataan. Baru beroperasi sebulan, toilet pintar sudah tak layak digunakan.

Kerusakan parah terjadi di SMPN 3 Makassar. Dari hasil pantauan beberapa waktu lalu, kondisi toilet sangat tak layak untuk anak sekolah. Air tak mengalir dan pintu toilet rusak.

Begitu pun untuk plafonnya. Bocor dan membahayakan siswa. Bisa roboh sewaktu-waktu.

"Plafonnya sudah lama roboh karena atapnya bocor. Air merembes masuk jadi lembab dan roboh," kata salah satu petugas pengamanan di SMPN 3 Makassar.

Toilet itu dibuat dua bilik. Satu untuk pria dan satunya untuk wanita. Di sebelah kanan, terdapat dua wastafel cuci tangan yang juga rusak.

Untuk pria, terdiri dari satu toilet kubikal (cubicle) untuk buang air besar dan satu kloset berdiri.

Sementara untuk wanita terdiri dari dua toilet kubikal dengan kloset duduk. Baik toilet pria dan wanita tak berfungsi lagi.

"Kalau yang pertama rusak itu bagian pintu dan kran air. Baru sebulan digunakan sudah rusak," tambahnya.

Ia mengaku selama ini toilet tak hanya digunakan oleh para siswa saja. Namun warga sekitar juga memanfaatkannya karena letaknya dekat dengan gerbang.

"Tapi sudah jarang digunakan karena air tidak mengalir. Krannya rusak, longgar," ungkapnya.

Ia mengaku sudah beberapa kali mengadukan soal kerusakan toilet ke pengurus sekolah. Namun mereka juga tak bisa berbuat banyak karena sekolah tak punya anggaran perbaikan.

Kondisi yang sama terjadi di SMPN 24 Makassar dan SD Sambung Jawa. Toilet terlihat baru dibersihkan setelah berita viral di media sosial.

"Kalau disini hanya kran airnya dan cermin yang rusak. Jadi anak-anak kalau mau kencing atau buang air besar bawa air sendiri. Kalau cermin ini, lemnya tembus jadi berwarna biru bentuknya," kata salah satu penjaga sekolah yang enggan disebut namanya.

Diketahui, pembangunan toilet ini tersebar di beberapa sekolah di 15 kecamatan. Setiap kecamatan anggarannya berbeda-beda.

Di Kecamatan Mariso misalnya. Ada lima sekolah dengan anggaran Rp1,12 miliar.

Kemudian, lima sekolah di Kecamatan Bontoala menelan anggaran Rp924,2 juta, tujuh sekolah di Kecamatan Mamajang dianggarkan Rp1,61 miliar.

Enam sekolah di Kecamatan Tamalate Rp1,29 miliar, delapan sekolah di Kecamatan Manggala senilai Rp2,64 miliar, Enam sekolah di Kecamatan Ujung Tanah, Rp1,10 miliar.

Kemudian, sembilan sekolah di Kecamatan Rappocini dengan anggaran Rp1,76 miliar, enam sekolah di Kecamatan Tamalanrea, Rp1,25 miliar, tiga sekolah di Kecamatan Wajo, Rp739 juta.

Untuk Sangkarrang Rp1,04 miliar, Kecamatan Tallo Rp821,8 juta, Kecamatan Panakkukang Rp1,08 miliar, Kecamatan Makassar Rp390,1 juta, Kecamatan Biringkanayya Rp2,68 miliar dan Kecamatan Tallo terkhusus Pulau Lakkang Rp377 juta.

Kondisi smart toilet di SMPN 3 Makassad dan SD Sambung Jawa (SuaraSulsel.id/Lorensia Clara Tambing)
Kondisi smart toilet di SMPN 3 Makassad dan SD Sambung Jawa (SuaraSulsel.id/Lorensia Clara Tambing)

Tahap Penyidikan

Kasus ini sudah diusut oleh pihak Kejaksaan sejak tahun 2020. Namun hingga kini belum ada penetapan tersangka.

Kepala Cabang Kejari Pelabuhan Makassar Rionov Oktana mengatakan pihaknya sedang menangani pembangunan smart toilet di dua kecamatan. Yakni Ujung Tanah dan Wajo.

"Karena itu masuk di wilayah kerja kami. Kecamatan lain ditangani Kejari," ujar Rionov.

Rionov menjelaskan pihaknya menemukan ada penyelewengan anggaran dan kerugian negara pada pembangunan toilet tersebut. Misalnya pada pengadaan fasilitas yang kemahalan.

"Seperti harga septi tank maupun pintu. Kita indikasi harganya kemahalan. Namun hanya dua, tiga bulan digunakan sudah rusak," bebernya.

Kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan sejak 13 Juni 2022. Rionov mengaku sedang mengumpulkan barang bukti dan mengambil keterangan para saksi untuk penetapan tersangka.

Jaksa menemukan pembangunan tak sesuai dengan RAB. Ternyata ada kesalahan sejak tahap perencanaan.

"Intinya ada kerugian negara. Sementara dihitung oleh lembaga berwenang," ungkapnya.

Jaksa juga mempertanyakan soal pengelolaan anggaran pembangunan toilet tersebut. Ternyata tidak melalui sekolah, tapi langsung dinas pendidikan ke rekanan.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini