SuaraSulsel.id - Toilet pintar atau smart toilet adalah program andalan Pemerintah Kota Makassar. Pembangunannya menggunakan anggaran Dana Insentif Daerah (DID) pada tahun 2018.
Toilet itu dibangun di beberapa sekolah SMP dan SD di setiap kecamatan. Tujuannya untuk mengedukasi siswa soal kebersihan dan pola hidup sehat.
Dalam rencana anggaran biaya (RAB), toilet itu didesain modern sedemikian rupa. Bersih dan cantik. Seperti di mall.
Namun, hasilnya tak sesuai kenyataan. Baru beroperasi beberapa bulan, toilet smart sudah tak layak digunakan.
Kerusakan parah terjadi di SMPN 3 Makassar. SuaraSulsel.id, sempat memantau kondisi toilet itu pada Kamis, 14 Juli 2022.
Dari hasil pantauan, kondisi toilet sangat tak layak untuk anak sekolah. Air tak mengalir dan pintu toilet rusak.
Begitupun untuk plafon toilet. Bocor dan membahayakan siswa. Bisa roboh sewaktu-waktu.
"Plafonnya sudah lama roboh karena atapnya bocor. Air merembes masuk jadi lembab dan rubuh," kata salah satu petugas pengamanan di SMPN 3 Makassar.
Toilet itu dibuat dua bilik. Satu untuk pria dan satunya untuk wanita. Di sebelah kanan, terdapat dua westafe cuci tangan yang juga rusak.
Untuk pria, terdiri dari satu toilet kubikal (cubicle) untuk buang air besar dan satu kloset berdiri.
Sementara untuk wanita terdiri dari dua toilet kubikal dengan kloset duduk. Baik toilet pria dan wanita tak berfungsi lagi.
"Kalau yang pertama rusak dulu itu bagian pintu dan kran air. Baru sebulan digunakan sudah rusak," tambahnya.
Ia mengaku selama ini toilet tak hanya digunakan oleh para siswa saja. Namun warga sekitar juga memanfaatkannya karena letaknya dekat dengan gerbang.
"Tapi sudah jarang digunakan karena air tidak mengalir. Krannya rusak, longgar," ungkapnya.
Ia mengaku sudah beberapa kali mengadukan soal kerusakan toilet ke pengurus sekolah. Namun mereka juga tak bisa berbuat banyak karena sekolah tak punya anggaran perbaikan.
Kondisi yang sama terjadi di SMPN 24 Makassar dan SD Sambung Jawa. Toilet terlihat baru dibersihkan setelah berita viral di media sosial.
"Kalau disini hanya kran airnya dan cermin yang rusak. Jadi anak-anak kalau mau kencing atau buang air besar bawa air sendiri. Kalau cermin ini, lemnya tembus jadi berwarna biru bentuknya," kata salah satu penjaga sekolah yang enggan disebut namanya.
Diketahui, pembangunan toilet ini tersebar di beberapa sekolah di 5 kecamatan. Setiap kecamatan anggarannya berbeda-beda.
Di Kecamatan Mariso misalnya. Ada lima sekolah dengan anggaran Rp1,12 miliar.
Kemudian, lima sekolah di Kecamatan Bontoala menelan anggaran Rp924,2 juta, tujuh sekolah di Kecamatan Mamajang dianggarkan Rp1,61 miliar.
Enam sekolah di Kecamatan Tamalate Rp1,29 miliar, delapan sekolah di Kecamatan Manggala senilai Rp2,64 miliar, Enam sekolah di Kecamatan Ujung Tanah, Rp1,10 miliar.
Kemudian, sembilan sekolah di Kecamatan Rappocini dengan anggaran Rp1,76 miliar, enam sekolah di Kecamatan Tamalanrea, Rp1,25 miliar, tiga sekolah di Kecamatan Wajo, Rp739 juta.
Untuk Sangkarrang Rp1,04 miliar, Kecamatan Tallo Rp821,8 juta, Kecamatan Panakkukang Rp1,08 miliar, Kecamatan Makassar Rp390,1 juta, Kecamatan Biringkanayya Rp2,68 miliar dan Kecamatan Tallo terkhusus Pulau Lakkang Rp377 juta.
Sudah Disidik Sejak 2022, Tak Ada Penetapan Tersangka
Kasus ini sudah diusut oleh pihak Kejaksaan sejak tahun 2020. Namun hingga kini belum ada penetapan tersangka.
Kepala Cabang Kejari Pelabuhan Makassar Rionov Oktana mengatakan pihaknya sedang menangani pembangunan smart toilet di dua kecamatan. Yakni Ujung Tanah dan Wajo.
"Karena itu masuk di wilayah kerja kami. Kecamatan lain ditangani Kejari," ujar Rionov.
Rionov menjelaskan pihaknya menemukan ada penyelewengan anggaran dan kerugian negara pada pembangunan toilet tersebut. Misalnya pada pengadaan fasilitas yang kemahalan.
"Seperti harga septi tank maupun pintu. Kita indikasi harganya kemahalan. Namun hanya dua, tiga bulan digunakan sudah rusak," bebernya.
Kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan sejak 13 Juni 2022. Rionov mengaku sedang mengumpulkan barang bukti dan mengambil keterangan para saksi untuk penetapan tersangka.
Jaksa menemukan pembangunan tak sesuai dengan RAB. Ternyata ada kesalahan sejak tahap perencanaan.
"Intinya ada kerugian negara. Sementara dihitung oleh lembaga berwenang," ungkapnya.
Jaksa juga mempertanyakan soal pengelolaan anggaran pembangunan toilet tersebut. Ternyata tidak melalui sekolah, tapi langsung dinas pendidikan ke rekanan.
Proyek ini sendiri dikerjakan oleh CV Mulia Jaya Persada.
Kepala Dinas Pendidikan Makassar Muhyiddin yang dikonfirmasi enggan berkomentar banyak. Menurutnya, pembangunan toilet itu dilakukan jauh sebelum ia menjabat.
"Saya belum tahu detailnya karena itu sudah terjadi sebelum saya masuk. Saya tidak bisa komentari dulu," ujarnya.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
