SuaraSulsel.id - Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Muhyiddin mengatakan, proyek smart toilet adalah tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Makassar.
Proyek tersebut bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID). Dibangun bukan sebagai program Wali Kota Makassar. Karena memang tidak terdapat dalam RPJMD Kota Makassar.
“Jadi proyek ini tidak ada hubungannya dengan program pak wali kota. Mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan teknis di lapangan itu semua tanggung jawab Dinas Pendidikan Makassar,” ungkap Muhyiddin, Kamis 14 Juli 2022.
Muhyiddin mengaku telah memenuhi panggilan Kejaksaan. Untuk memberikan keterangan sebagai saksi.
Baca Juga:Kenapa Sepeda Listrik Dilarang di Makassar? Begini Penjelasannya
Muhyiddin mengatakan mendukung sepenuhnya langkah Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penyelidikan. Apabila ada indikasi dugaan penyimpangan di dalamnya.
“Kami akan selalu kooperatif dan sepenuhnya mendukung. Serta menghargai proses hukum yang berjalan saat ini. Sebagaimana juga bapak Wali Kota Makassar yang selalu mengingatkan kami untuk menjalankan program sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku,” bebernya.
Terkait pekerjaan smart toilet yang dianggap bermasalah, dia menyerahkan sepenuhnya ke APH.
Sesuai informasi yang diterima dari pihak sekolah kata Muhyiddin, smart toilet yang dibangun sejak 2018 lalu masih tetap difungsikan hingga saat ini.
Jika pun ada beberapa yang tidak berfungsi, Muhyiddin menduga terjadi di masa pandemi. Saat pemerintahan Penjabat Wali Kota Makassar. Selama dua tahun.
Baca Juga:5 Tersangka Kasus Kosmetik Ilegal di Makassar Segera Masuk Ruang Sidang
Ia memperkirakan pada masa pandemi itu tidak pernah dianggarkan untuk biaya perawatan. Selain karena tidak dilaksanakannya pembelajaran tatap muka, juga kemungkinannya karena alokasi anggaran yang dialihkan untuk program penanganan Covid-19.
"Bisa saja karena tidak ada aktivitas di sekolah. Jadi tidak terpelihara sehingga ditemukan beberapa yang rusak saat ini," katanya.
Proyek pembangunan smart toilet dilaksanakan pada masa jabatan Kepala Dinas Abdul Rahman Bando. Sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada proyek senilai Rp17 miliar.
Toilet dibangun di 84 sekolah. Menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID).
“Kami konfirmasi pihak sekolah itu jalan. Artinya ada (smart toilet). Kalau soal kesesuaian spesifikasi itu kita percayakan saja ke APH. Tunggu hasil penyelidikannya nanti seperti apa,” ujarnya.
