Karyawan Laporkan Perusahaan di Kabupaten Barru Bayar THR Tidak Sampai Satu Bulan Gaji

SuaraSulsel.id - Dinas Tenaga Kerja Pemprov Sulawesi Selatan kini membuka posko pengaduan tunjangan hari raya atau THR. Ini untuk memastikan hak-hak karyawan dipenuhi oleh perusahaan.

Hal tersebut sesuai dengan surat Edaran Menteri Ketenangan (Menaker) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh, THR wajib dibayarkan penuh oleh perusahaan.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemprov Sulsel Andi Darmawan Bintang mengatakan, pelayanan pengaduan pembayaran THR dibuka di setiap kabupaten/kota. Pihaknya ingin memastikan apakah karyawan sudah menerima THR keagamaan atau tidak.

"Jika tidak, izin perusahaan terancam bisa dicabut," ujar Darmawan, Kamis, 21 April 2022.

Baca Juga:Antisipasi Adanya Perusahaan Nakal, Pemprov Jabar Siapkan Posko Pengaduan untuk Buruh yang Tak Terima THR

Ia menegaskan jika ada karyawan yang tidak menerima THR secara penuh, maka bisa melaporkannya ke posko yang ada di tiap kabupaten kota agar segera ditindaklanjuti. Bahkan perusahaan tersebut bisa dibekukan izinnya atau ditutup.

Perusahaan, kata Darmawan terkadang enggan memberikan THR keagamaan kepada karyawannya dengan alasan yang bersangkutan waktu kerjanya belum sampai setahun. Ataupun karena kondisi keuangan sedang tidak bagus.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Barru. Kemarin, ada karyawan yang melaporkan perusahaan karena tak mampu membayar THR karyawan secara penuh.

Dari aduan yang diterima, perusahaan tersebut tidak mampu membayar penuh THR ke para karyawannya. Beberapa pekerja yang tidak terima kemudian melaporkan perusahaan tersebut ke Posko Aduan THR.

"Padahal, walaupun karyawan yang kerja dibawah satu tahun, tetap memiliki hak THR. Itulah tujuan kita membuka posko pengaduan ini. Gunanya untuk membantu buruh mendapatkan pendampingan advokasi terkait dengan pembagian THR yang bermasalah di tempatnya bekerja," jelasnya.

Baca Juga:Polda Sulbar: Silahkan Laporkan Ormas yang Minta THR ke Pengusaha atau Pejabat

Apalagi, lanjutnya, posko tersebut juga untuk memberikan informasi, sosialisasi, menerima pengaduan dan memberikan pendampingan maupun bantuan terkait dengan pemberian THR kepada buruh.