facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Siapkan SDM Sambut Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur

Muhammad Yunus Jum'at, 28 Januari 2022 | 10:13 WIB

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Siapkan SDM Sambut Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur
Pembangunan IKN di Kaltim. [Istimewa]

Menyambut Ibu Kota Negara baru

SuaraSulsel.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) akan fokus melaksanakan pembangunan sumber daya manusia (SDM) menyambut Ibu Kota Negara baru (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur.

"Pemerintah Sulbar akan mendorong fokus pembangunan nasional dengan meningkatkan SDM menyambut IKN," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Sulbar, Junda Maulana, di Mamuju, Jumat 28 Januari 2022.

Ia mengatakan, pembangunan SDM, untuk mendukung pembangunan nasional, juga akan dilaksanakan sejumlah program, diantaranya menciptakan pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Kemudian pemenuhan standar pelayanan minimal, melaksanakan pembangunan demografi, dan menciptakan pembangunan inklusif, penurunan transfer fiskal.

Baca Juga: Nama Ahok Digadang-gadang Bakal Jadi Calon Kepala Otorita IKN, Pengamat: Masak Nggak Ada Orang Lain Selain Ahok Sih

Selain itu melaksanakan program regional dengan fokus pada pembangunan konektivitas wilayah regional, menyelesaikan konflik perbatasan, membantu penanganan bencana alam dan membangun kerjasama di wilayah sulawesi, melalui kerjasama antar daerah.

Ia menyampaikan, program pembangunan Pemerintah Sulbar itu akan dituangkan dalam rencana pembangunan daerah (RPD) 2023.

Ia juga mengatakan, Pemerintah Sulbar juga akan mendorong pembangunan strategis dan pembangunan berkelanjutan, diantaranya menyukseskan program Sustainable Development Goal, dan penanganan pandemi COVID-19, serta mendorong pengarusutamaan gender, dan mendorong, revolusi industri 4.0.

Ia juga menyampaikan jika pembangunan di Sulbar masih menghadapi sejumlah masalah diantaranya, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, melambatnya kinerja ekonomi.

Selain itu lanjutnya, rendahnya standar hidup dan daya beli masyarakat miskin, minimnya aksesibilitas Infrastruktur yang berkelanjutan dan masih rendahnya tata kelola pemerintahan yang harus diselesaikan. (Antara)

Baca Juga: Ahok Disebut Penuhi Kriteria Calon Kepala Otorita IKN, Pengamat: Jangan Sampai Kepala IKN Sosok Kontroversial, Bahaya

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait