SuaraSulsel.id - Warga Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat menolak wilayahnya dijadikan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah.
"Warga Kecamatan Balanipa berdemonstasi menolak wilayahnya dijadikan TPA dengan, karena akan menimbulkan bau busuk dan polusi udara, serta berdampak pada kesehatan masyarakat," kata M Yusuf, tokoh pemuda di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polman, Selasa 11 Januari 2022.
Ia mengatakan masyarakat menilai TPA akan menganggu aktivitas masyarakat. Apalagi pembangunannya tidak disertai sosialisasi dan tidak ada jaminan permukiman masyarakat tidak terdampak. Akibat dibangunnya TPA di Balanipa.
"Sebagian masyarakat juga menilai pembangunan TPA akan berdampak pada wilayah Balanipa yang dikenal sebagai wilayah adat, karena pembangunan TPA akan dibangun tidak jauh dari makam para raja dan cagar budaya di wilayah itu," katanya.
Baca Juga:Sampah Medis Hingga Kondom di Dekat SLB Mataram Diangkut 7 Truk, Total 9,1 Ton
Oleh karena itu ia mengatakan, pemerintah di Polman harus mengkaji ulang pembangunan TPA dipembangunan TPA di Kecamatan Balanipa, karena telah mendapatkan penolakan warga masyarakat.
"Pembangunan TPA telah ditolak sejumlah warga di berbagai Kecamatan di Polman, di antaranya Kecamatan Binuang, Kecamatan Luyo, karena pemerintah Polman tidak memiliki perencanaan matang dalam membangun TPA," katanya.
Seharusnya kata dia, pemerintah di Polman membangun TPA disetiap Kecamatan di Polman, karena hampir semua sampah disejumlah Kecamatan di Polman, jumlahnya sangat banyak.
"Pemerintah harus membangun TPA di seluruh Kecamatan di Polman, karena penduduk Polman juga semakin bertambah dan sampah juga bertambah," kata M Yusuf .
Sebelumnya warga Kecamatan Binuang juga menolak TPA di wilayahnya karena dianggap telah mencemari lingkungan sehingga pemerintah setempat berencana membangun TPA di wilayah Kecamatan Balanipa namun juga ditolak warga.
Baca Juga:TNI di Polewali Mandar Rela Antar Jemput Agar Warga Mau Divaksin Covid-19
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sulbar Ajbar Abdul Kadir meminta pemerintah daerah Polman segera memberikan solusi pembangunan TPA yang dianggap sesuai dan tidak mendapatkan penolakan warga secepatnya karena sampah di Polman semakin meningkat mencapai 50 ton per hari. (Antara)
