alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Meutya Hafid Dapat Bocoran: Presiden Jokowi Akan Kirim Satu Calon Tunggal Panglima TNI

Muhammad Yunus Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:29 WIB

Meutya Hafid Dapat Bocoran: Presiden Jokowi Akan Kirim Satu Calon Tunggal Panglima TNI
Politikus Partai Golkar, Meutya Hafid. (Suara.com/Ria Rizki)

Meutya Hafid membeberkan informasi yang didapat dari pihak istana

SuaraSulsel.id - Anggota DPR RI yang juga Ketua DPP Bidang Penggalangan Opini dan Media Partai Golkar Meutya Hafid membeberkan informasi yang didapat dari pihak istana. Soal kapan Presiden Jokowi akan mengirimkan surat presiden tentang Calon Panglima TNI. Guna ditindaklanjuti oleh DPR RI.

"Ya kurang lebih awal-awal November, begitu yang saya dengar terakhir," ujar Meutya Hafid di Jakarta, Selasa 19 Oktober 2021.

Mengutip telisik.id -- jaringan Suara.com, Meutya Hafid mengatakan, Presiden Jokowi hanya akan mengirimkan satu nama calon Panglima TNI. Ia berkaca dari pengalaman sebelumnya, di mana Presiden Jokowi hanya memberikan satu nama.

"Biasanya sih kalau di Komisi I, calon tunggal ya," katanya.

Baca Juga: Wih! Muncul Dukungan Presiden Jokowi Tiga Periode dari DPC PDIP Salatiga

Seperti diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa purna bakti atau pensiun pada November 2021 mendatang.

Sosok perwira penggantinya sebagai Panglima TNI pun mulai menjadi perbincangan.

Nama-nama seperti Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono digadang-gadang sebagai pengganti.

Pergantian Panglima menjadi sorotan karena Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran penting untuk melindungi Indonesia dari ancaman eksternal.

Sehingga jabatan Panglima TNI menjadi salah satu posisi strategis dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut, pemilihan Panglima TNI selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu.

Baca Juga: Momen Epic, Tebak-tebakan Pelajar Asal Lampung Buat Presiden Jokowi Tertawa

Kendati demikian, UU No. 34/2004 mengisyaratkan pengajuan calon Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden. Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima TNI kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait