Hal ini sesuai pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015 perihal pengujian Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia.
Dalam hal pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI merupakan bentuk mekanisme ‘checks and balances’ antara lembaga eksekutif dalam hal ini Presiden, dengan lembaga legislatif, yaitu DPR.
Presiden Jokowi Kesulitan
Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, memprediksi Presiden Jokowi akan kesulitan dalam menentukan nama Calon Panglima TNI.
Baca Juga:Wih! Muncul Dukungan Presiden Jokowi Tiga Periode dari DPC PDIP Salatiga
Hal ini terkait masa pensiun Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto semakin dekat. Menurutnya, calon-calon panglima TNI berlatar belakang dan memiliki kinerja yang bagus.
"Kalau figur (nama pengganti Panglima TNI), semua bagus, semua calon-calon yang kita dengar," kata Meutya di Jakarta, Selasa (19/10/2021).
"Memang pasti Presiden sulit untuk memutuskan karena pertimbangannya banyak dan calon-calonnya bagus-bagus semua," terang Meutya.
- 1
- 2
