facebook

Highlight Terpopuler News Lifestyle Indeks

Keponakan Nurdin Abdullah Mengamuk dan Menangis di Kantor Gubernur Sulsel

Muhammad Yunus Jum'at, 09 Juli 2021 | 15:48 WIB

Keponakan Nurdin Abdullah Mengamuk dan Menangis di Kantor Gubernur Sulsel
Keponakan Nurdin Abdullah menangis. Menuntut haknya dibayarkan Pemprov Sulsel, Jumat 9 Juli 2021 [SuaraSulsel.id / Lorensia Clara Tambing]

Piutang miliaran rupiah belum dibayar Pemprov Sulsel

"Semuanya satu tahun lancar aman, baru kali ini begini. Mana pimpinannya mau ketemu kita, tidak ada. Pimpinan saja ditemui susah. Coba mi bayangkan jadi saya dan teman-temanku tidak dibayarkan sampai saat ini. Ratusan orang kita kasih makan tidak dibayarkan sampai sekarang," bebernya.

Vendor lain berinisial K mengaku rumahnya bahkan hampir dibakar oleh distributor. Ia meminta agar Pemprov Sulsel segera membayarkan piutang katering.

"Kita mengerti kalau diaudit tapi ini kan sudah klir. Disuruh menunggu, sabar, menunggu, sampai kita didatangi orang mau dibakar rumah ta," keluhnya.

Ia bilang Pemprov Sulsel masih janji-janji terus hingga kini. Namun tak kunjung dibayar.

Baca Juga: Masa Tahanan Nurdin Abdullah Ditambah 20 Hari, Penyidik KPK Serahkan Bukti ke JPU

"Kami juga tidak mengerti. Alasannya kemarin mau diaudit. Sekarang sudah diaudit sudah ACC semua. Kita dijawab sabar, sabar. Kita juga punya utang di distributor," jelasnya.

Sebelumnya, Plt Gubernur Sulsel memilih menyetop program Duta Wisata Covid-19. Selain angka kasus yang sudah turun, juga ada pertimbangan lain.

Hotel dan makanan wisata Covid di Sulsel ini jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BPK menemukan pengadaan makan dan minum untuk tim yang bekerja menangani covid-19. Ternyata hanya dipesan melalui aplikasi pesan Whatsapp.

Total pembayaran makan minum yang dibayarkan tanpa bukti pemesanan itu terjadi sejak bulan April hingga Oktober. Nilainya lumayan besar Rp 353 juta.

Baca Juga: Berkas Rampung, Kasus Suap Proyek Gubernur Nurdin Abdullah Segera Diadili

Hal tersebut terjadi di Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pertanggungjawabannya juga tidak lengkap.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait