SuaraSulsel.id - Utusan Presiden Jokowi Deputi I Staf Kepresidenan Febri Calvin Tetelepta menghadiri rapat koordinasi pembangunan proyek strategis nasional di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu 10 Februari 2021
Rapat membahas perkembangan proyek kereta api di Sulsel. Berlangsung tegang.
Febri mengatakan, masalah pembebasan lahan kereta api di Sulsel tidak kunjung rampung. Tiap tahun, hanya lahan terus yang dibahas. Perkembangan proyek kereta api di Sulsel tidak menunjukkan hasil yang baik.
"Tiap tahun ini masalah, apalagi masalah tanah. Padahal, ini masalah gampang bisa diselesaikan dengan baik. Kacau semua ini. Sorry saya marah karena ini kacau sekali," ujar Febri.
Baca Juga:Kasus Salah Tangkap Dosen UMI, PBHI Minta Kapolri Evaluasi Polda Sulsel
Febri yang mengaku diutus Presiden Jokowi sampai marah dalam rapat. Karena sampai hari ini, masalah kereta api di Sulsel selalu soal. Tidak pernah selesai.
Febri menyebut proyek nasional di Sulsel kacau. Karena pembebasan lahannya masih tidak bisa dituntaskan sampai sekarang.
"Terlalu lama ini masalah. Kita tidak tahu akhirnya akan seperti apa ini (kereta api)," kata Febri sambil memukul meja.
Kepala Wilayah BPN Sulsel Bambang Priono dalam Rapat Koordinasi Pembebasan Lahan Proyek Kereta Api di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulsel, Senin 14 Juni 2020 mengatakan, proses pembebasan lahan untuk proyek strategis kereta api jalur Pangkep dan Maros, Sulawesi Selatan, akan selesai dalam waktu dua bulan.
Proses pembebasan 2.096 lahan berstatus kategori tiga itu tidak melibatkan kepala desa, kepala kelurahan, dan kepala wilayah kecamatan.
Baca Juga:Memanas ! Komunitas Danny-Fatma Ancam Kepung Kantor Gubernur Sulsel
"Yang dimaksud lahan kategori tiga adalah lahan yang dikuasai dan digarap oleh rakyat secara ikhlas dan sadar selama dua puluh tahun," jelas Bambang dalam rapat.
Febri mengaku ditugaskan Presiden Jokowi untuk memastikan proyek kereta api di Sulsel berjalan lancar. Termasuk memastikan tidak ada masalah pembebasan lahan. Apalagi, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah sudah mendesak ada percepatan.
"Presiden perintahkan ini jalan, bagaimana kita mau kerja baik kalau masalah ini terus. Saya gak ada urusan dengan teknis proyek, gak ada. Saya hanya mau pastikan ini jalan.
Tapi kita semua kayak main-main," keluhnya.
Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Timur, Jumardi menambahkan persoalan tanah memang masih menjadi perkara di jalur kereta api Sulsel. Kemenhub mengeluhkan sulitnya membebaskan lahan di Sulsel.
Balai Perkeretaapian mengaku masih terus melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait. Termasuk diharapkannya dukungan dan kerja sama dari masyarakat.
"Karena persoalan pembebasan lahan soal kereta api ini beda dengan pembebasan lahan untuk jalan. Sulit sekali," keluhnya.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
