SuaraSulsel.id - Aktivis mengungkap fakta baru terkait penambangan pasir di kawasan tangkap ikan nelayan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Aktivitas penambangan pasir yang dilakukan perusahaan asal Belanda PT Boskalis di wilayah tangkap ikan para nelayan disebut tidak lepas dari keterlibatan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.
Hal ini diungkapkan Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Edho Rahman, dalam konfrensi pers secara virtual, Rabu (16/9/2020).
Edho mengatakan, aktivitas tambang pasir oleh PT Boskalis di laut Takalar dikelola oleh dua perusahaan. Yakni PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Indonesia Timur.
Baca Juga:Moratorium Tak Jelas, Warga Protes Aktivitas Tambang Pasir di Desa Sanding
"Kedua perusahaan ini dimiliki oleh orang-orang dekat Nurdin Abdullah," kata Edho.
PT Banteng Laut Indonesia merupakan pemilik konsensi, tempat dimana kapal Boskalis menambang pasir. Pemilik saham di PT Banteng Laut Indonesia antara lain adalah Akbar Nugraha sebagai Direktur Utama, Sunny Tanuwijaya sebagai Komisaris Utama, Abil Iksan dan Yoga Gumelar Wietdhianto sebagai Direktur. Selain itu, ada juga nama Fahmi Islami yang tercatat sebagai pemegang saham.
Sedangkan untuk PT Nugraha Indonesia Timur, ada nama Abil Iksan yang juga sebagai Direktur, Akbar Nugraha sebagai Wakil Direktur, dan Kendrik Wisan sebagai Komisaris.
Nama-nama seperti Akbar Nugraha, Abil Iksan dan Fahmi Islami disebut pernah menjadi tim pemenangan pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman pada Pemilihan Gubernur Sulsel 2018.
"Ternyata ada kaitannya dengan Gubernur yang menjabat saat ini. Setelah kami cek, ternyata ada kedekatan dengan Gubernur Sulsel," kata Edho.
Baca Juga:Dibungkam dengan Represi, WALHI Tuntut Jokowi Minta Maaf
Pengerukan pasir di wilayah tangkap ikan nelayan, yang terletak di perairan Kabupaten Takalar, Sulsel yang dilakukan kapal Boskalis merupakan bisnis untuk membangun proyek Makassar New Port (MNP).
