SuaraSulsel.id - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid menilai klarifikasi atas isu sertifikasi penceramah yang disampaikan oleh Kementerian Agama tak lantas menyudahi kontroversi yang muncul, sebaliknya justru berpotensi memanaskan.
"Ini klarifikasi yang akan nambah kontroversi. Apalagi katanya “tak ada konsekwensi apapun.” Maka untuk apa ngotot membuat program yang resahkan umat, ditolak banyak pihak seperti sekretaris umum MUI? Apalagi program dan anggarannya belum pernah di ACC oleh DPR. Dibatalkan lebih baik!" kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu melalui akun Twitter @hnurwahid yang dikutip Suara.com, Senin (7/9/2020).
Dalam keterangan tertulis, Kementerian Agama menyatakan segera menyelenggarakan program penceramah bersertifikat. Program ini didesain melibatkan banyak pihak, antara lain: Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Pembina Ideologi Pancasila, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Majelis Ulama Indonesia.
"Bukan sertifikasi penceramah, tetapi penceramah bersertifikat. Jadi tidak berkonsekuensi apapun," kata Direktur Jenderal Bimas Islam Kamaruddin Amin dalam Rapat Evaluasi Nasional Direktorat Penerangan Agama Islam.
Baca Juga:Bukan Dibunuh, Ini Penyebab Meninggalnya Ketua DPRD Dindin Nurohmat
Kamaruddin menjelaskan program penceramah bersertifikat merupakan arahan Wakil Presiden Maruf Amin, yang juga ketua umum Majelis Ulama Indonesia. Tahun ini, target peserta program ini adalah 8.200 penceramah, terdiri 8.000 penceramah di 34 provinsi dan 200 penceramah di pusat.
Kementerian Agama melibatkan Lemhanas untuk memberikan penguatan pada aspek ketahanan ideologi. Sementara keterlibatan BNPT untuk berbagi informasi tentang fenomena yang sedang terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia.
"Kehadiran BPIP untuk memberikan pemahaman tentang Pancasila, hubungan agama dan negara. Sementara MUI dan ormas keagakaab adalah lembaga otoritatif dalam penguatan di bidang Agama," kata Kamaruddin. Program ini akan digelar untuk semua agama.
Program Kementerian Agama Ditentang
Program penceramah bersertifikat mengundang reaksi keras dari sejumlah tokoh. Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas akan mundur kalau MUI ikut terlibat dalam penyelenggaraan program itu.
Baca Juga:IDI Makassar: Waspada Klaster Keluarga dan Pilkada Serentak
Menurut dia program tersebut ujung-ujungnya akan mendiskreditkan umat Islam. Wakil Sekretaris Jenderal MUI Tengku Zulkarnain juga ikut menolaknya.
