SuaraSulsel.id - Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengaku tiap hari mendapat telepon dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Karena proyek kereta Api Trans Sulawesi belum selesai.
Apalagi setelah Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febri Calvin Tetelepta memimpin rapat proyek strategis nasional di Sulsel pekan lalu. Febri saat itu marah karena masalah lahan selalu dibahas tiap tahun.
"Pekan lalu Pak Deputi Kepresidenan sempat memimpin rapat kereta api. Jadi Pak Menteri tiap pagi nelpon tanyakan soal kereta api," kata Nurdin di hadapan Anggota DPR RI Komisi V, Senin (15/2/2021).
Nurdin mengaku sebenarnya tidak etis untuk menyalahkan siapa-siapa. Apalagi, kabupaten dan kota saat ini sudah berusaha mengurus pembebasan lahan.
"Kita tidak bisa menyalahkan siapa- siapa, kita sudah bekerja keras. Kapolda, BPN, kita udah gerak, termasuk Forkopimda di kabupaten kota," jelasnya.
Nurdin mengatakan pembebasan lahan adalah persoalan klasik. Banyak warga yang enggan tanahnya dibeli karena merasa harga tak sesuai. Padahal, proyek ini untuk kepentingan banyak orang.
"Memang persoalan klasik soal tanah, apalagi masyarakat kita terkendala administrasi," jelasnya.
Nurdin juga mengeluhkan soal kualitas jalan nasional ke komisi V. Ia bilang, setiap tahun, selalu ada alat berat di jalanan yang stand by untuk perbaikan. Hal tersebut menandakan buruknya kualitas jalan nasional di trans Sulawesi.
Setiap tahun pula ada anggaran preservasi jalan. Padahal jika kualitasnya bagus, alokasi tersebut bisa dialihkan untuk yang lain. Pihaknya pun sudah meminta agar Balai Jalan betul-betul memperhatikan kondisi jalan nasional.
Baca Juga: Perintah Presiden Jokowi : Proyek Kereta Api Sulsel Harus Selesai
"Yang harus kita koreksi sekarang ini adalah jalan nasional. Hampir tiap hari alat berat tidak pernah hilang dari jalanan. Apalagi karena masuk musim hujan pasti terbongkar itu (aspal)," bebernya.
Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady mengaku kereta api Trans Sulawesi memang pekerjaan rumah yang tak kunjung usai. Sejak tahun 2015, persoalannya hanya satu. Masalah lahan.
"Kita tidak bisa salahkan siapa-siapa karena memang ruwet. Persoalannya masih sama, soal lahan," ujar Hamka.
Legislator Golkar itu bahkan mengaku sudah dua kali melakukan kunjungan ke lokasi. Sayang, belum ada progress yang signifikan.
"Belum ada progress yang signifikan. Kami sudah dua kali kunjungan tapi masih begitu- begitu saja," tukasnya.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
Terkini
-
Siapa Li Jiamei? WNA China Berkedok WNI Nyaris Lolos Buat Paspor RI di Makassar
-
Viral Perwira Polda Sulsel Asyik 'Party' di THM, Tenggak Miras dan Joget Bersama Wanita
-
Wagub Sulsel Dorong Perempuan Parepare Jadi Motor UMKM dan Ketahanan Keluarga
-
Haru di PPSLU Mappakasunggu: Saat Fatmawati Rusdi Beri Semangat untuk Para Lansia
-
Sinergi Pengusaha dan Pengelola Dapur, APPMBGI Sulsel Siap Dukung Program Nasional