Perintah Presiden Jokowi : Proyek Kereta Api Sulsel Harus Selesai

SuaraSulsel.id - Proyek kereta api Trans Sulawesi mesti dikebut. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan proyek tersebut harus rampung sebelum masa jabatannya berakhir pada 2024 mendatang.

Deputi I Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta mengatakan, semua proyek strategis nasional harus rampung sebelum masa jabatan Presiden RI, Jokowi berakhir. Di Sulsel, kereta api yang jadi prioritas.

"Dia (kereta api) harus selesai sebelum presiden Jokowi turun. Jadi 2024 harus selesai semua," kata Febry saat memimpin rapat koordinasi proyek strategis nasional di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (10/2/2021).

Kendala saat ini adalah masih pada pembebasan lahan. Febry bilang mau tidak mau masalah ini harus rampung di bulan Maret. Pemprov Sulsel harus masif melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Maros dan Pangkep.

Baca Juga: Dituding Melawan Jokowi, Begini Jawaban Telak Susi Pudjiastuti

"Makanya tadi saya sudah pastikan bahwa masalah lahan harus selesai bulan Maret. Maret harus tuntas sampai Makassar. Oleh sebab itu, kita dorong supaya 2023, ini proses ini sudah bisa selesai semua," tegasnya.

Febry menegaskan Presiden Jokowi memerintahkan agar proyek ini bisa segera tuntas. Pemda dan BPN harus aktif melakukan pendekatan persuasif ke masyarakat. Lahan harusnya tak bersoal.

"Insya Allah tanggal 22 Februari nanti kita akan melakukan check list ulang. Kami tidak ada urusan dengan apa pun itu, karena ini (perintah) dari Presiden langsung, jadi kami bertanggung jawab untuk proses pembahasan lahan," tegasnya.

Ia mengatakan jika proyek ini selesai, konektivitas antar daerah bisa lebih mudah. Apalagi, kata Febry, Sulawesi Selatan punya potensi yang besar, baik potensi pertanian, perikanan maupun perdagangan jasa.

"Nah, oleh sebab itu, kita melihat bahwa masalah yang paling penting di sini adalah ruas-ruas lahan yang harus dibebaskan dengan baik. Cepat," tukasnya.

Baca Juga: Ustadz Maaher Meninggal di Tahanan, Refly Harun: Jokowi, Jangan Sepelekan

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Timur, Jumardi menambahkan pembebasan lahan harus diselesaikan hingga bulan Maret. Sejauh ini, masih ada 91 bidang lahan yang belum bisa dikonsinyasi karena masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK).