500 ASN Pemprov Sulsel Siap Jadi 'Tentara Cadangan'

SuaraSulsel.id - Sebanyak 500 aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tengah bersiap mengikuti seleksi dan pelatihan Komponen Cadangan (Komcad).

Program ini disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan negara, sekaligus menanamkan semangat bela negara di kalangan birokrasi.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan minat ASN untuk mengikuti program tersebut cukup tinggi.

Dari hampir 600 pendaftar, sekitar 500 orang akan diseleksi untuk mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama dua bulan.

"Yang daftar hampir 600 orang. Nanti yang terseleksi sekitar 500, terdiri dari 330 ASN provinsi dan 170-an dari kabupaten/kota," ujarnya, Kamis, 26 Februari 2026.

Menurut Sudirman, peserta yang lolos umumnya berusia di bawah 35 tahun sebagai syarat utama.

Mereka akan menjalani pelatihan fisik dan kedisiplinan dengan standar mendekati pendidikan militer dasar.

Namun ia menegaskan, Komcad yang disiapkan bukan untuk kepentingan perang dalam arti konvensional.

"Komcad ini kita siapkan bukan untuk perang pertempuran. Tapi perang melawan pembalakan hutan, perang melawan narkoba, perang melawan ketertiban sosial. Seperti itu konsepnya," kata dia.

Baca Juga: Banjir Landa Kota Makassar, Gubernur Sulsel Kerahkan Tim Tagana dan Dinsos

Meski demikian, persyaratan untuk menjadi Komcad tetap ketat. ASN yang ingin bergabung harus berusia 18-35 tahun, sehat jasmani dan rohani sesuai standar militer, tidak memiliki catatan kriminal, serta mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung.

Peserta juga wajib mengikuti seleksi dan Pelatihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) selama kurang lebih dua bulan.

Status kepegawaian peserta bisa berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Dari PNS dan PPPK," ucapnya.

Wakil Menteri Pertahanan RI, Donny Ermawan Taufanto, menyebut partisipasi 500 ASN dari Sulsel sebagai langkah yang signifikan. Saat ini jumlah pegawai di lingkungan Pemprov Sulsel mencapai sekitar 31.000 orang.

"Ada 500 ASN Pemprov Sulsel siap jadi Komcad. Saat ini, jumlah pegawai Pemprov Sulsel 31 ribu. Itu jumlahnya sudah sangat luar biasa. Bisa menambah kekuatan TNI," kata Sudirman.

Ia menambahkan, pembentukan Komcad merupakan bagian dari strategi pertahanan negara yang lebih luas, terutama menghadapi perubahan karakter ancaman yang tidak lagi semata-mata bersifat militer konvensional.

Secara nasional, sebanyak 4.000 ASN dari 49 kementerian dan lembaga dijadwalkan mengikuti pelatihan Komcad mulai April 2026.

Pelatihan akan berlangsung selama dua bulan.

Program ini, menurut Donny, bertujuan menanamkan nasionalisme dan semangat cinta tanah air, tanpa mengganggu tugas pokok ASN sebagai pelayan publik.

Keikutsertaan bersifat sukarela, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Landasan teknisnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021, yang mengatur mekanisme pembentukan dan pelatihan Komponen Cadangan.

Pemerintah menegaskan, tidak semua ASN diwajibkan ikut serta. Terdapat kuota tertentu serta seleksi berbasis persyaratan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, program ini tidak bersifat massal maupun wajib.

Di Sulawesi Selatan sendiri, kata Donny, indeks bela negara pada 2025 tergolong baik, hampir setara dengan capaian nasional.

Bahkan, untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Sulsel disebut berada di atas rata-rata nasional.

Namun, masih ada sejumlah indikator yang dinilai perlu diperkuat.

"Yang masih di bawah angka nasional itu cinta tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara," ujar Donny.

Program Komcad, menurut dia, diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk memperkuat dimensi tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Donny juga mengingatkan pentingnya meneladani figur-figur militer asal Sulawesi Selatan, seperti Jenderal TNI M Yusuf, yang dikenal sebagai salah satu tokoh pertahanan nasional.

Bagi pemerintah, pembentukan Komcad di kalangan ASN bukan semata menambah cadangan kekuatan militer, melainkan juga membangun kesiapsiagaan nasional secara lebih luas.

Ancaman terhadap negara, menurut mereka, kini bisa berbentuk kejahatan siber, narkotika, perusakan lingkungan, hingga konflik sosial.

Dengan pelatihan dasar militer selama dua bulan, para ASN diharapkan memiliki kedisiplinan, ketahanan fisik, dan mental yang lebih kuat, tanpa meninggalkan tugas utamanya sebagai pelayan masyarakat.

Tahap pertama pelaksanaan program dijadwalkan dimulai April mendatang. Seleksi akan dilakukan lebih dulu sebelum peserta resmi menjalani pendidikan.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing