- Antrean panjang BBM terjadi di berbagai daerah Sulawesi Selatan pada 31 Maret 2026 dipicu isu kenaikan harga.
- Pemerintah Sulsel dan Pertamina memastikan stok BBM aman, mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan.
- Pemberlakuan pembatasan pembelian BBM bersubsidi efektif mulai 1 April 2026 untuk menjaga ketersediaan energi.
"Suplai sudah ditambah u6ntuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan," jelasnya.
Distribusi Mesti Dikawal Polisi
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menilai situasi ini tidak lepas dari dinamika global terkait energi. Namun demikian, ia menekankan pentingnya jaminan distribusi agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
"Yang harus dipastikan adalah ketersediaan dan kelancaran distribusi. Kalau BBM hanya tersedia di kilang, tapi tidak sampai ke daerah, itu bisa menimbulkan persoalan," ujarnya.
Baca Juga:ASN dan Kepala Desa di Sulsel Latihan Militer Jadi Tentara Cadangan
Ia juga mengusulkan agar distribusi BBM ke daerah mendapat pengawalan aparat kepolisian guna menghindari potensi gangguan di lapangan, seperti penimbunan atau perebutan pasokan.
"Kalau perlu mobil tangki yang menyalurkan BBM ke daerah dikawal aparat, supaya distribusinya aman dan lancar," katanya.
Terkait antrean panjang yang terjadi di sejumlah daerah, Jufri menegaskan bahwa peran utama dalam memastikan ketersediaan BBM berada di pihak Pertamina.
Pemerintah daerah, kata dia, hanya dapat melakukan koordinasi dan pengawasan.
"Pertamina harus memberikan kepastian bahwa stok kita cukup. Kalau tidak, ini bisa melebar dan menjadi persoalan yang lebih besar," tegasnya.
Baca Juga:Emosi Tengah Malam, Perwira Polisi di Bulukumba Diduga Aniaya Warga
Diketahui, pemerintah akan mulai memberlakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar mulai 1 April 2026.
Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026.
Pembatasan ini mengatur jumlah maksimal konsumsi BBM, khususnya untuk kendaraan roda empat, sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan energi dan memastikan subsidi tepat sasaran.
Jufri menyebut kebijakan pembatasan justru merupakan langkah mitigasi agar pasokan BBM tetap terjaga.
"Ini bagian dari upaya menjamin ketersediaan. Sistem barcode yang sudah berjalan selama ini juga cukup efektif untuk mengendalikan pembelian," jelasnya.
Ia pun mengimbau masyarakat untuk tidak memanfaatkan situasi dengan cara yang merugikan, seperti menggunakan barcode yang tidak sesuai peruntukan.
