- Antrean panjang BBM terjadi di berbagai daerah Sulawesi Selatan pada 31 Maret 2026 dipicu isu kenaikan harga.
- Pemerintah Sulsel dan Pertamina memastikan stok BBM aman, mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan.
- Pemberlakuan pembatasan pembelian BBM bersubsidi efektif mulai 1 April 2026 untuk menjaga ketersediaan energi.
SuaraSulsel.id - Antrean panjang kendaraan terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di berbagai daerah di Sulawesi Selatan, Selasa 31 Maret 2026.
Kondisi ini tak hanya terjadi di Kota Makassar, tetapi juga merata hingga ke daerah seperti Enrekang, Bone, Pinrang, Toraja dan Sinjai.
Di beberapa wilayah, warga bahkan rela mengantre sejak dini hari demi mendapatkan bahan bakar minyak (BBM).
Kepadatan antrean didominasi kendaraan roda dua dan roda empat yang mengular hingga ke badan jalan.
Baca Juga:ASN dan Kepala Desa di Sulsel Latihan Militer Jadi Tentara Cadangan
Fenomena ini dipicu oleh kekhawatiran masyarakat terhadap isu kenaikan harga BBM yang beredar sejak beberapa hari terakhir.
Padahal, pemerintah pusat melalui Istana Negara telah menegaskan bahwa tidak ada kenaikan harga BBM pada April 2026.
Kebijakan yang akan diberlakukan hanya berupa pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
Meski demikian, informasi tersebut belum sepenuhnya meredakan keresahan di tengah masyarakat. Kekhawatiran akan kelangkaan membuat sebagian warga memilih mengisi BBM lebih banyak dari biasanya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel, Kasman menegaskan stok BBM di wilayah Sulawesi Selatan dalam kondisi aman.
Baca Juga:Emosi Tengah Malam, Perwira Polisi di Bulukumba Diduga Aniaya Warga
Ia mengatakan, pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan ketersediaan dan distribusi berjalan lancar.
"Kami sudah menyampaikan kepada masyarakat agar tidak melakukan panic buying. Pemerintah pusat juga sudah menegaskan tidak ada kenaikan harga BBM untuk April," ujarnya saat dikonfirmasi.
Kasman menambahkan, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Pertamina terkait potensi penimbunan. Pertamina telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi distribusi BBM di lapangan.
"Kami tegaskan stok BBM di Sulsel insyaallah aman. Jadi masyarakat diimbau tetap tenang dan membeli sesuai kebutuhan," tambahnya.
Untuk wilayah Enrekang yang sempat mengalami antrean panjang, Kasman menyebut Pertamina telah melakukan penambahan pasokan.
Pada Selasa pagi, sekitar pukul 10.00 Wita telah dilakukan pembongkaran BBM dengan volume sekitar 24 kiloliter, disertai tambahan pasokan Pertamax dan Pertalite.
"Suplai sudah ditambah u6ntuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan," jelasnya.
Distribusi Mesti Dikawal Polisi
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menilai situasi ini tidak lepas dari dinamika global terkait energi. Namun demikian, ia menekankan pentingnya jaminan distribusi agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
"Yang harus dipastikan adalah ketersediaan dan kelancaran distribusi. Kalau BBM hanya tersedia di kilang, tapi tidak sampai ke daerah, itu bisa menimbulkan persoalan," ujarnya.
Ia juga mengusulkan agar distribusi BBM ke daerah mendapat pengawalan aparat kepolisian guna menghindari potensi gangguan di lapangan, seperti penimbunan atau perebutan pasokan.
"Kalau perlu mobil tangki yang menyalurkan BBM ke daerah dikawal aparat, supaya distribusinya aman dan lancar," katanya.
Terkait antrean panjang yang terjadi di sejumlah daerah, Jufri menegaskan bahwa peran utama dalam memastikan ketersediaan BBM berada di pihak Pertamina.
Pemerintah daerah, kata dia, hanya dapat melakukan koordinasi dan pengawasan.
"Pertamina harus memberikan kepastian bahwa stok kita cukup. Kalau tidak, ini bisa melebar dan menjadi persoalan yang lebih besar," tegasnya.
Diketahui, pemerintah akan mulai memberlakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar mulai 1 April 2026.
Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026.
Pembatasan ini mengatur jumlah maksimal konsumsi BBM, khususnya untuk kendaraan roda empat, sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan energi dan memastikan subsidi tepat sasaran.
Jufri menyebut kebijakan pembatasan justru merupakan langkah mitigasi agar pasokan BBM tetap terjaga.
"Ini bagian dari upaya menjamin ketersediaan. Sistem barcode yang sudah berjalan selama ini juga cukup efektif untuk mengendalikan pembelian," jelasnya.
Ia pun mengimbau masyarakat untuk tidak memanfaatkan situasi dengan cara yang merugikan, seperti menggunakan barcode yang tidak sesuai peruntukan.
"Dalam kondisi seperti ini kita harus saling mengerti dan tidak memanfaatkan keadaan. Jangan sampai ada yang mencoba mengambil keuntungan," ujarnya.
Pertamina di Seluruh Sulawesi Aman
Area Manager Communication, Relations, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto juga memastikan bahwa stok BBM di seluruh wilayah Sulawesi dalam kondisi aman.
Ia menjelaskan peningkatan antrean di sejumlah SPBU lebih disebabkan oleh lonjakan konsumsi akibat arus balik serta kecenderungan panic buying di beberapa titik.
"Pertamina memastikan stok tetap tersedia dan distribusi berjalan optimal. Kami juga telah meningkatkan suplai untuk mengantisipasi kenaikan kebutuhan masyarakat," kata Lilik.
Lilik menyebut, jika terjadi kekosongan BBM di SPBU tertentu, kondisi tersebut umumnya bersifat sementara karena masih dalam proses pengiriman.
"Secara keseluruhan stok aman dan distribusi berjalan berkelanjutan," tambahnya.
Pertamina pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melakukan pembelian secara bijak sesuai kebutuhan.
Selain itu, pengawasan distribusi juga terus diperkuat melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Sejumlah SPBU juga menyiagakan petugas untuk membantu mengatur antrean agar tetap tertib.
Masyarakat diharapkan tetap menggunakan layanan resmi dan melaporkan jika menemukan adanya indikasi pelanggaran.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
