- 30 Organisasi Masyarakat Sipil Sulsel Kawal Pemilu menolak wacana pengembalian Pilkada ke tangan DPRD.
- Penolakan muncul karena mekanisme tidak langsung merampas hak kedaulatan rakyat dan membuka transaksi politik.
- OMS khawatir kepala daerah terpilih akan sibuk melayani elit partai, bukan fokus pada pelayanan publik.
Alih-alih fokus pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mereka berpotensi lebih sibuk membayar "utang politik" kepada partai pengusung dan elit yang telah memilih mereka.
4. Ketakutan Akan Kembalinya Era Otoriter
Mekanisme pemilihan tidak langsung dinilai akan memperkuat sentralisasi kekuasaan.
Calon pemimpin daerah akan lebih tunduk pada pimpinan partai di Jakarta daripada mendengarkan aspirasi lokal.
Baca Juga:Viral Penumpang Mobil Dinas Wakil Ketua DPRD Makassar Terekam Main Judol
OMS Sulsel memperingatkan bahwa penyempitan partisipasi rakyat adalah pintu masuk menuju pemerintahan yang otoriter.
5. Biaya Mahal Hanya Dalih, Masalah Ada di Internal Partai
Terkait alasan biaya Pilkada langsung yang mahal, OMS Sulsel menilai itu adalah alasan yang menyesatkan.
Menurut mereka, tingginya biaya politik disebabkan oleh praktik internal partai seperti mahar politik dan politik uang.
"Kalau biaya politik mahal, kenapa rakyat yang harus dikorbankan? Seharusnya partai yang berbenah," tegas Samsang.
Baca Juga:Zainal Arifin Mockhtar Jadi Guru Besar UGM, Jusuf Kalla: Kritik Bagian dari Demokrasi
Siapa saja yang menolak? Koalisi ini tidak main-main. Sebanyak 30 organisasi ini terdiri dari berbagai latar belakang.
Mulai dari aktivis anti-korupsi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), organisasi pers, perhimpunan advokat, hingga organisasi disabilitas di Sulawesi Selatan.
Mereka pun menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersatu mengawal kedaulatan rakyat. "Kami tidak akan diam. Kedaulatan rakyat bukan untuk ditawar!".
