- Presiden Prabowo bersama Partai Golkar memicu wacana pengembalian pemilihan kepala daerah dari sistem langsung ke pemilihan melalui DPRD.
- Beberapa partai di Sulawesi Selatan seperti PKB dan PPP mendukung wacana tersebut untuk mengurangi tingginya biaya politik Pilkada langsung.
- PDI Perjuangan Makassar menolak keras wacana itu, menilai sistem DPRD adalah kemunduran demokrasi yang membatasi hak partisipasi rakyat.
SuaraSulsel.id - Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah kembali mengemuka di panggung politik nasional.
Presiden Prabowo Subianto bersama Partai Golkar memantik diskursus lama. Ingin mengembalikan pemilihan kepala daerah dari sistem langsung ke mekanisme pemilihan melalui DPRD.
Isu tersebut mencuat ke ruang publik setelah Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia secara terbuka mengusulkan agar Pilkada ke depan dilakukan melalui DPRD.
Usulan itu disampaikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, pada Desember 2025 lalu.
Baca Juga:Profil Ketua DPRD Soppeng Andi Muhammad Farid Dilaporkan Aniaya ASN
Pernyataan itu memantik beragam respons, termasuk dari daerah. Di Sulawesi Selatan, sikap partai politik terbelah antara yang mendukung efisiensi politik dan yang menilai wacana tersebut sebagai kemunduran demokrasi.
Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulsel, Azhar Arsyad menyatakan sikap setuju dengan sebagian wacana tersebut.
Menurutnya, pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi, khususnya gubernur dapat dipertimbangkan untuk dikembalikan ke DPRD.
"Jika posisi gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah sebenarnya tidak masalah jika dipilih oleh DPRD provinsi. Itu tetap demokratis karena DPRD adalah representasi rakyat," kata Azhar, Kamis, 8 Januari 2026.
Azhar menilai salah satu pertimbangan utama munculnya wacana ini adalah tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung.
Baca Juga:Ketua DPRD Soppeng Diduga Aniaya ASN Gara-gara Pegawai PPPK
Selain menguras anggaran negara dan kandidat, Pilkada langsung kerap meninggalkan gesekan sosial yang tajam di masyarakat.
"Biaya politiknya sudah tidak terkontrol. Beberapa kali Pilgub langsung justru meninggalkan tarikan keras di masyarakat. Itu yang perlu dievaluasi," ujarnya.
Hal serupa disampaikan Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulsel, Imam Fauzan Amir Uskara.
Ia mengaku tidak keberatan jika pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD sebagai wakil rakyat.
Mengingat biaya politik di Indonesia salah satu yang paling mahal di dunia ini bisa menjadi solusi.
"Ini sebenarnya bisa jadi solusi," ucapnya.
