Ini 5 Alasan 30 Organisasi Tegas Tolak Pilkada Lewat DPRD

Gelombang penolakan terhadap wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD terus menguat

Muhammad Yunus
Selasa, 20 Januari 2026 | 13:18 WIB
Ini 5 Alasan 30 Organisasi Tegas Tolak Pilkada Lewat DPRD
Ilustrasi usulan Pilkada kembali ke DPRD. (grafis: Suara.com/Iqbal)
Baca 10 detik
  • 30 Organisasi Masyarakat Sipil Sulsel Kawal Pemilu menolak wacana pengembalian Pilkada ke tangan DPRD.
  • Penolakan muncul karena mekanisme tidak langsung merampas hak kedaulatan rakyat dan membuka transaksi politik.
  • OMS khawatir kepala daerah terpilih akan sibuk melayani elit partai, bukan fokus pada pelayanan publik.

SuaraSulsel.id - Gelombang penolakan terhadap wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD terus menguat.

Di Sulawesi Selatan, sebanyak 30 organisasi yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Sulsel Kawal Pemilu resmi menyatakan sikap melawan wacana tersebut.

Samsang Syamsir, anggota OMS Sulsel Kawal Pemilu, menegaskan bahwa wacana yang digulirkan sejumlah partai politik.

Seperti Golkar, PKB, Demokrat, dan PSI ini bukanlah solusi, melainkan langkah mundur bagi Indonesia.

Baca Juga:Viral Penumpang Mobil Dinas Wakil Ketua DPRD Makassar Terekam Main Judol

"Ini bukan solusi demokrasi, tapi langkah mundur yang berbahaya. Pilkada langsung adalah buah dari perjuangan reformasi," tegas Samsang pada Selasa (20/1/2026).

Lantas, apa saja alasan kuat di balik penolakan massal ini? Berikut adalah 5 poin krusial yang menjadi sorotan mereka:

1. Merampas Hak dan Kedaulatan Rakyat

Pilkada langsung menempatkan rakyat sebagai pemegang mandat tertinggi sesuai UUD 1945.

Jika dikembalikan ke DPRD atau ditunjuk pemerintah pusat, hak politik warga untuk memilih pemimpinnya sendiri dianggap telah dicabut secara paksa.

Baca Juga:Zainal Arifin Mockhtar Jadi Guru Besar UGM, Jusuf Kalla: Kritik Bagian dari Demokrasi

Rakyat tidak lagi memiliki posisi tawar untuk menuntut akuntabilitas pemimpin mereka.

2. Menumbuhkan "Transaksi Politik" di Ruang Gelap

OMS Sulsel mengkhawatirkan pemilihan melalui DPRD hanya akan menjadi ajang transaksi politik yang tidak sehat.

Kepala daerah yang terpilih nantinya bukan berdasarkan kapasitas atau kebutuhan rakyat, melainkan hasil "deal-dealan" tertutup antar-elit partai.

3. Kepala Daerah Bakal Sibuk "Bayar Utang" ke Elit

Jika dipilih oleh DPRD, loyalitas kepala daerah diprediksi akan bergeser.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Terkini