Ini 5 Alasan 30 Organisasi Tegas Tolak Pilkada Lewat DPRD

Gelombang penolakan terhadap wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD terus menguat

Muhammad Yunus
Selasa, 20 Januari 2026 | 13:18 WIB
Ini 5 Alasan 30 Organisasi Tegas Tolak Pilkada Lewat DPRD
Ilustrasi usulan Pilkada kembali ke DPRD. (grafis: Suara.com/Iqbal)
Baca 10 detik
  • 30 Organisasi Masyarakat Sipil Sulsel Kawal Pemilu menolak wacana pengembalian Pilkada ke tangan DPRD.
  • Penolakan muncul karena mekanisme tidak langsung merampas hak kedaulatan rakyat dan membuka transaksi politik.
  • OMS khawatir kepala daerah terpilih akan sibuk melayani elit partai, bukan fokus pada pelayanan publik.

SuaraSulsel.id - Gelombang penolakan terhadap wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD terus menguat.

Di Sulawesi Selatan, sebanyak 30 organisasi yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Sulsel Kawal Pemilu resmi menyatakan sikap melawan wacana tersebut.

Samsang Syamsir, anggota OMS Sulsel Kawal Pemilu, menegaskan bahwa wacana yang digulirkan sejumlah partai politik.

Seperti Golkar, PKB, Demokrat, dan PSI ini bukanlah solusi, melainkan langkah mundur bagi Indonesia.

Baca Juga:Viral Penumpang Mobil Dinas Wakil Ketua DPRD Makassar Terekam Main Judol

"Ini bukan solusi demokrasi, tapi langkah mundur yang berbahaya. Pilkada langsung adalah buah dari perjuangan reformasi," tegas Samsang pada Selasa (20/1/2026).

Lantas, apa saja alasan kuat di balik penolakan massal ini? Berikut adalah 5 poin krusial yang menjadi sorotan mereka:

1. Merampas Hak dan Kedaulatan Rakyat

Pilkada langsung menempatkan rakyat sebagai pemegang mandat tertinggi sesuai UUD 1945.

Jika dikembalikan ke DPRD atau ditunjuk pemerintah pusat, hak politik warga untuk memilih pemimpinnya sendiri dianggap telah dicabut secara paksa.

Baca Juga:Zainal Arifin Mockhtar Jadi Guru Besar UGM, Jusuf Kalla: Kritik Bagian dari Demokrasi

Rakyat tidak lagi memiliki posisi tawar untuk menuntut akuntabilitas pemimpin mereka.

2. Menumbuhkan "Transaksi Politik" di Ruang Gelap

OMS Sulsel mengkhawatirkan pemilihan melalui DPRD hanya akan menjadi ajang transaksi politik yang tidak sehat.

Kepala daerah yang terpilih nantinya bukan berdasarkan kapasitas atau kebutuhan rakyat, melainkan hasil "deal-dealan" tertutup antar-elit partai.

3. Kepala Daerah Bakal Sibuk "Bayar Utang" ke Elit

Jika dipilih oleh DPRD, loyalitas kepala daerah diprediksi akan bergeser.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Materi Teks Informasi Lengkap Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Cek Seberapa Sehat Jam Tidurmu Selama Bulan Puasa?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika Kelas 6 SD Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kamu Paling Cocok Jadi Takjil Apa saat Buka Puasa?
Ikuti Kuisnya ➔

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Terkini