Ini 5 Alasan 30 Organisasi Tegas Tolak Pilkada Lewat DPRD

Gelombang penolakan terhadap wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD terus menguat

Muhammad Yunus
Selasa, 20 Januari 2026 | 13:18 WIB
Ini 5 Alasan 30 Organisasi Tegas Tolak Pilkada Lewat DPRD
Ilustrasi usulan Pilkada kembali ke DPRD. (grafis: Suara.com/Iqbal)
Baca 10 detik
  • 30 Organisasi Masyarakat Sipil Sulsel Kawal Pemilu menolak wacana pengembalian Pilkada ke tangan DPRD.
  • Penolakan muncul karena mekanisme tidak langsung merampas hak kedaulatan rakyat dan membuka transaksi politik.
  • OMS khawatir kepala daerah terpilih akan sibuk melayani elit partai, bukan fokus pada pelayanan publik.

SuaraSulsel.id - Gelombang penolakan terhadap wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD terus menguat.

Di Sulawesi Selatan, sebanyak 30 organisasi yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Sulsel Kawal Pemilu resmi menyatakan sikap melawan wacana tersebut.

Samsang Syamsir, anggota OMS Sulsel Kawal Pemilu, menegaskan bahwa wacana yang digulirkan sejumlah partai politik.

Seperti Golkar, PKB, Demokrat, dan PSI ini bukanlah solusi, melainkan langkah mundur bagi Indonesia.

Baca Juga:Viral Penumpang Mobil Dinas Wakil Ketua DPRD Makassar Terekam Main Judol

"Ini bukan solusi demokrasi, tapi langkah mundur yang berbahaya. Pilkada langsung adalah buah dari perjuangan reformasi," tegas Samsang pada Selasa (20/1/2026).

Lantas, apa saja alasan kuat di balik penolakan massal ini? Berikut adalah 5 poin krusial yang menjadi sorotan mereka:

1. Merampas Hak dan Kedaulatan Rakyat

Pilkada langsung menempatkan rakyat sebagai pemegang mandat tertinggi sesuai UUD 1945.

Jika dikembalikan ke DPRD atau ditunjuk pemerintah pusat, hak politik warga untuk memilih pemimpinnya sendiri dianggap telah dicabut secara paksa.

Baca Juga:Zainal Arifin Mockhtar Jadi Guru Besar UGM, Jusuf Kalla: Kritik Bagian dari Demokrasi

Rakyat tidak lagi memiliki posisi tawar untuk menuntut akuntabilitas pemimpin mereka.

2. Menumbuhkan "Transaksi Politik" di Ruang Gelap

OMS Sulsel mengkhawatirkan pemilihan melalui DPRD hanya akan menjadi ajang transaksi politik yang tidak sehat.

Kepala daerah yang terpilih nantinya bukan berdasarkan kapasitas atau kebutuhan rakyat, melainkan hasil "deal-dealan" tertutup antar-elit partai.

3. Kepala Daerah Bakal Sibuk "Bayar Utang" ke Elit

Jika dipilih oleh DPRD, loyalitas kepala daerah diprediksi akan bergeser.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Zodiak Paling Cocok Jadi Jodohmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Tua Usia Kulitmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Apa Mobil yang Cocok untuk Introvert, Ambivert dan Ekstrovert?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Tahu Kamu Detail Sejarah Isra Miraj?
Ikuti Kuisnya ➔
POLLING: 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono, Apa Layak Dilaporkan Polisi?
Ikuti Kuisnya ➔
Cek Prediksi Keuangan Kamu Tahun Depan: Akan Lebih Cemerlang atau Makin Horor?
Ikuti Kuisnya ➔
POLLING: Kamu di 2026 Siap Glow Up atau Sudah Saatnya Villain Era?
Ikuti Kuisnya ➔
POLLING: Bagaimana Prediksimu untuk Tahun 2026? Lebih Baik atau Lebih Suram?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Trivia Natal: Uji Pengetahuan Anda Tentang Tradisi Natal di Berbagai Negara
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Kepribadian: Siapa Karakter Ikonik Natal dalam Dirimu?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mitos vs Fakta Sampah: Cara Cerdas Jadi Pahlawan Kebersihan Lingkungan
Ikuti Kuisnya ➔

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Terkini