- PT Vale Indonesia mengklarifikasi bahwa rencana pembangunan Markas TNI-AD di Tanamalia tidak berhubungan langsung dengan rencana operasional atau aktivitas perusahaan tersebut
- Perusahaan menekankan kepatuhan pada prinsip keberlanjutan, Kode Etik, serta menghormati kewenangan negara atas area Tanamalia sebagai yurisdiksi aparat keamanan
- Warga di Blok Tanamalia menyatakan penolakan karena belum menerima sosialisasi resmi mengenai pembangunan Markas Batalyon TNI-AD di lahan perkebunan mereka
Pada akhir masa tambang, seluruh area konsesi akan dikembalikan sebagai kawasan hutan lindung sesuai fungsi awalnya.
Sebelumnya, rencana pembangunan Markas Batalyon TNI-AD yang masuk wilayah konsesi tambang PT Vale Indonesia mendapat respons dari warga.
Sebagai petani merica yang mengelola kebun lada di wilayah di Blok Tanamalia PT Vale Indonesia, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.
"Kami tidak diberi tahu, tidak ada juga sosialisasi atau pemberitahuan akan dibangun Markas Batalyon TNI di lokasi. Warga menolak itu. Kami sudah menyampaikan ke bupati. Katanya milik Pemda, bukan tanah masyarakat," ujar Muhammad Risal perwakilan warga saat konferensi pers melalui virtual, Selasa (18/11).
Baca Juga:Petani Lada Luwu Utara Tolak Pembangunan Markas TNI di Blok Tanamalia PT Vale
Masyarakat merasa khawatir apakah nanti setelah pembangunan Markas Batalyon itu mereka akan tergusur, atau ada pemberian ganti rugi, maupun dispensasi lahan perkebunannya, tetapi belum diketahui ujungnya.
Warga lainnya, Radit menyebutkan pihak terkait sudah memasang spanduk rencana area pembangunan markas batalyon tersebut, namun dilepaskan warga karena tidak ada pemberitahuan di awal.
Rencananya, area batalyon TNI meliputi wilayah Desa Mahalona, dan Rante Angin, Kecamatan Towuti.
