SuaraSulsel.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah kini tidak hanya menyasar siswa sekolah, tetapi juga para guru.
Hampir 100 ribu guru di Sulawesi Selatan dipastikan akan menjadi penerima manfaat dari program tersebut setelah Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan agar tenaga pendidik ikut terakomodasi.
Kabar ini disampaikan Wakil Ketua Komite III DPD RI, Tamzil Linrung saat melakukan kunjungan kerja ke SMAN 17 Makassar, Senin, 15 September 2025.
Tamzil menuturkan, sejak awal aspirasi para guru terus disuarakan agar program MBG tidak berhenti pada siswa semata.
Baca Juga:11 Pelaku Penjarahan Mesin ATM Bank Sulselbar Telah Ditangkap
"Insyaallah, guru juga akan menikmati makan bergizi gratis. Presiden sudah mendengar aspirasi kami," ujarnya.
Menurut Tamzil, para guru selama ini kerap hanya berperan membagikan paket makan bergizi kepada siswa, tanpa sempat ikut merasakan manfaatnya.
Tak hanya itu, guru juga harus mengganti rugi ompreng atau wadah MBG jika hilang atau rusak.
"Jadi jangan hanya membagikan, tapi tidak mencicipi. Mereka berisiko mengganti kadang ada omprengan hilang. Itu kan kasihan," tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya memperluas cakupan program MBG. Tidak hanya bagi siswa sekolah dan guru, tetapi juga masyarakat yang tinggal di wilayah rentan seperti pulau-pulau kecil.
Baca Juga:Taksi Listrik Modern Pertama di Makassar Resmi Diluncurkan
Menurutnya, kelompok tersebut sangat membutuhkan intervensi gizi.
"Pulau-pulau harus jadi prioritas keberpihakan, bukan hanya untuk anak sekolah, tapi juga untuk masyarakat yang rentan," tambahnya.
Sementara, dari Data Pokok Dinas Pendidikan mencatat, hingga 2024 terdapat 99.311 guru di Sulsel. Dari jumlah itu, 61.978 berstatus PNS, sedangkan 37.333 lainnya adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka seluruhnya masuk dalam skema penerima manfaat MBG.
Sementara, Sekretaris Badan Gizi Nasional (BGN), Sarwono menjelaskan usulan agar guru dan relawan posyandu ikut menerima manfaat MBG telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo.
"Sudah disetujui jadi guru sekolah dan relawan posyandu akan tetap dapat jatah MBG," ungkapnya, Minggu, 14 September 2025.
Sarwono menambahkan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan peraturan Kepala BGN yang akan menjadi pedoman teknis pelaksanaan di daerah. Aturan tersebut nantinya akan memandu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPG) dalam penyaluran program.
"Pedoman ini penting agar pelaksanaan di lapangan lebih terarah," jelasnya.
Sarwono menegaskan, program MBG tidak hanya soal makanan, tetapi juga investasi jangka panjang bagi generasi Indonesia. Ia berharap seluruh elemen masyarakat turut mendukung.
"Program MBG direalisasikan untuk memenuhi asupan gizi anak supaya tetap sehat dan cerdas. Ini bagian dari menyiapkan generasi emas 2045," ujarnya.
Dengan masuknya guru sebagai penerima manfaat, pemerintah berharap kualitas gizi tidak hanya terjaga pada siswa, tetapi juga para pendidik yang menjadi garda depan pembangunan SDM. Kehadiran program ini juga diharapkan mampu meringankan beban ekonomi para guru, khususnya yang bertugas di daerah dengan biaya hidup tinggi.
Seiring penambahan penerima manfaat, pemerintah juga menaikkan anggaran BGN pada RAPBN 2026. Besarannya melonjak tiga kali lipat menjadi Rp268 triliun.
Dari jumlah itu Rp233 triliun atau 83,4 persen dialokasikan untuk sektor pendidikan, Rp24,7 triliun (9,2 persen) untuk kesehatan, dan Rp19,7 triliun (7,4 persen) untuk ekonomi.
Rinciannya, MBG untuk anak sekolah menyerap Rp34 triliun, sementara program untuk ibu hamil, menyusui, dan balita sebesar Rp3,1 triliun.
Ada pula alokasi untuk belanja pegawai Rp3,9 triliun, digitalisasi Rp3,1 triliun, pemantauan dan pengawasan Rp700 miliar, serta pelatihan tenaga gizi Rp3,8 triliun.
"Dengan tambahan anggaran Rp50 triliun dari pagu indikatif, totalnya kini Rp268 triliun. Ini menjadi fondasi besar bagi keberhasilan program," kata Kepala BGN, Dadan dalam keterangan terpisah.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
