Namun, hingga kini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sendiri belum memberikan kepastian mengenai jadwal pelaksanaan Musda di Sulsel.
Padahal, agenda tersebut sejatinya digelar bulan ini lantaran masa kepengurusan Taufan dan jajaran akan segera berakhir di bulan Agustus.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia lebih mendahulukan musyawarah daerah di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
Ketua Harian Golkar Sulsel, Kadir Halid mengatakan penentuan jadwal Musda sepenuhnya berada di tangan DPP.
Baca Juga:Diterpa Isu Tersangka, Taufan Pawe: Ini Upaya Pembunuhan Karakter Bermotif Politis
Bahkan, sekalipun jadwal sudah diputuskan, tahapan musda tidak bisa serta-merta berjalan.
Petunjuk pelaksanaan (juklak) Musda sendiri sebenarnya sudah dikeluarkan sejak Juni lalu.
Namun, pengurus DPD di Sulsel hanya bisa menunggu instruksi resmi dari pusat.
"Setelah ada jadwal dari DPP, barulah DPD I membentuk panitia pelaksana, membentuk LO, SC, kemudian ada panitia pemilihan," jelas Kadir.
Jika masa jabatan Taufan berakhir sebelum Musda digelar, Kadir menyebut kemungkinan DPP akan menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua DPD I Golkar Sulsel. Menurutnya, hal itu sudah menjadi tradisi di Golkar.
Baca Juga:Anggota DPR RI Taufan Pawe Jadi Tersangka? Cek Faktanya di Sini!
"Kemungkinan besar ada pelaksana tugas, bisa saja itu terjadi. Tapi semua tergantung DPP. Biasanya, kalau kepengurusan berakhir, memang harus ada pelaksana ketua sembari menunggu Musda," kata Kadir.
Di bawah kepemimpinan Taufan Pawe, Golkar Sulsel menghadapi sejumlah tantangan.
Diketahui, pada Pemilu Legislatif 2024, Golkar kehilangan kursi Ketua DPRD Sulsel periode 2019-2024.
Posisi strategis itu direbut Partai NasDem yang berhasil menambah lima kursi.
Sementara, Golkar hanya menempati posisi Wakil Ketua DPRD dengan 14 kursi. Naik tipis dari 13 kursi di periode sebelumnya.
Target besar partai untuk memenangkan 60 persen Pilkada serentak 27 November 2024 juga meleset.
