Salah satu tantangan dalam investasi termasuk di Sulsel adalah persoalan lahan.
Penjajakan dari beberapa negara yang sempat datang ke Sulsel tidak bisa langsung dieksekusi.
Meskipun juga ada tahapan lainnya, namun lahan menjadi isu utama.
"Memang merencanakan investasi khususnya investasi besar itu tidak ujuk-ujuk bisa dilaksanakan, harus berjenjang.
Baca Juga:May Day di Sulsel Damai: Pemerintah Buka Dialog Dengan Buruh
Penetapan regulasinya, lokasinya, baru masuk tahap pelaksanaan pembebasan lahan, baru sudah itu bisa konstruksinya, butuh waktu yang panjang," ungkap Asrul.
Asrul menyebut bahwa Pemprov sudah berkomitmen dalam kemudahan investasi di Sulsel. Sudah ada Perda yang mengatur pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi.
"Di dalamnya memuat keringanan pajak, keringanan insentif, bantuan permodalan usaha mikro dan kecil, sesuai kewenangan kita," tandasnya.
Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menjelaskan, pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo menyadari bahwa dalam kondisi ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian.
Maka pertumbuhan ekonomi 80 persen akan bertumpu pada investasi.
Baca Juga:Sulsel Gaspol Koperasi Merah Putih, Dukung Ekonomi Desa dan Indonesia Emas 2045
Dalam kondisi fiskal yang sempit, ditandai dengan adanya Inpres tentang efisiensi.
Sulsel sendiri harus rela ditarik kembali dananya sebesar Rp121 miliar kembali ke pusat itu.
"Maka tidak ada pilihan lain selain upaya untuk membuka ruang masuknya investasi dalam rangka memacu laju pertumbuhan ekonomi di Sulsel," ungkap Jufri.
Jufri menyebut bahwa perlu adanya penyederhanaan peraturan, memudahkan perizinan, dan mengurangi persyaratan, serta kondisi kondusif di daerah.
"Karena uang itu adalah makhluk paling penakut, uang tidak akan masuk kepada daerah yang tidak aman, karena itu lah maka khusus untuk Sulsel mari kita sama-sama menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu akan menentukan nilai atau penilaian investor terhadap Sulsel," kata Jufri.
