SuaraSulsel.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membuka ruang dialog dan akan menampung seluruh aspirasi buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada 1 Mei.
Pemprov Sulsel menyebut, komunikasi yang baik antara pemerintah dan serikat buruh menjadi kunci terciptanya suasana kondusif setiap tahun.
Untuk itu, berbagai rangkaian kegiatan telah disiapkan, termasuk agenda makan malam bersama perwakilan buruh yang akan digelar, Rabu, 29 April 2025, malam ini.
Jayadi mengaku, kegiatan ini sekaligus menjadi forum diskusi terbuka untuk menampung aspirasi dan tuntutan para pekerja.
Baca Juga:May Day 2025 di Makassar, Ribuan Buruh Siap Gelar Aksi Damai
Pemprov menegaskan komitmennya untuk selalu merangkul buruh dan menjaga komunikasi yang baik.
Pemprov berharap semangat kebersamaan ini dapat terus terjaga, seiring upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
Kata Jayadi, peringatan Hari Buruh di Sulsel selalu berlangsung aman dan kondusif berkat kerja sama antara pemerintah, buruh, dan aparat keamanan.
"Kami selalu terbuka terhadap aspirasi buruh. Momen ini bukan hanya seremonial, tapi juga ajang berdialog membahas isu-isu ketenagakerjaan secara langsung," sebutnya.
Jayadi menegaskan pihaknya pemerintah berkomitmen dalam memberikan perlindungan bagi seluruh kelompok pekerja, baik formal maupun informal. Isu tersebut setiap tahunnya menjadi tuntutan utama para buruh.
Baca Juga:Palopo Memilih Lagi! PSU Pilkada 2025: Siapa Saja yang Bertarung & Apa yang Berubah?
Pemprov Sulsel mencatat masih ada 1,5 juta pekerja di Sulawesi Selatan yang belum terlindungi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJSTK.
Paling banyak adalah pekerja sektor informal seperti petani, nelayan dan buruh bongkar muat, marbot masjid dan pedagang.
Kata Jayadi, Pemprov sedang menyusun regulasi untuk menjamin perlindungan pekerja bagi sektor tersebut.
"Kami sedang menggodok rancangan perda jaminan sosial ketenagakerjaan. Selama ini perhatian lebih banyak ke pekerja formal, padahal ada pekerja rentan yang belum tersentuh maksimal. Ada marbot masjid, RT/RW, nelayan, penenun, pedagang, itu jadi fokus kita," ujarnya, Rabu, 30 April 2025.
Jayadi merinci, jumlah pekerja di Sulawesi Selatan untuk sektor informal yang punya BPJSTK hanya 22,43 persen atau sekitar 326.108 orang. Padahal data pekerja di sektor ini yang tercatat mencapai 1.127.931 orang.
Ia menegaskan pentingnya melibatkan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas jangkauan perlindungan terhadap kelompok pekerja informal.
