SuaraSulsel.id - Sulawesi Selatan mampu menjaga tren positif ekosistem investasi. Pada triwulan I tahun 2025, meningkat sebesar Rp1,4 triliun.
Untuk triwulan pertama, capaiannya sebesar Rp3,9 triliun.
Terdiri dari realisasi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp1,5 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp2,4 triliun.
Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMD- PTSP) Sulsel Asrul Sani mengatakan, investasi di Sulsel masih didominasi PMDN.
Baca Juga:May Day di Sulsel Damai: Pemerintah Buka Dialog Dengan Buruh
Total investasi di TW I mencapai Rp3,9 triliun.
"Kemudian secara year-on-year, dibandingkan dengan realisasi investasi di triwulan pertama tahun sebelumnya, kita mengalami peningkatan sebesar 56,84 persen. Secara nominal, peningkatannya sebesar Rp1,4 triliun lebih," ujar Asrul, Kamis, 8/5/2025.
Selanjutnya, terkait serapan tenaga kerja ada sebanyak 218 orang tenaga kerja asing, dan tenaga kerja dalam negeri sebanyak 5.394 orang.
Bila dibandingkan dengan serapan tenaga kerja di semester pertama tahun sebelumnya, year-on-year-nya juga meningkat sebesar 51,43 persen.
Tahun ini Sulsel diberi target investasi Rp16,61 triliun. Ini merupakan hasil diskusi dengan Kementerian Investasi setelah mulanya diberi target Rp19 triliun.
Baca Juga:Sulsel Gaspol Koperasi Merah Putih, Dukung Ekonomi Desa dan Indonesia Emas 2045
Penurunan target dilakukan agar capaiannya realistis.
"Jika dibandingkan antara target dan realisasi di triwulan pertama, kita telah mencapai 23,67 persen," tambahnya.
Sebaran realisasi investasi berdasarkan kabupaten/kota, sebagian besar masih terpusat di Kota Makassar, sebesar 28 persen atau Rp1,134 triliun.
Kemudian yang kedua di Kabupaten Lutim sebesar Rp585 miliar atau 14,88 persen.
Lalu, di Kabupaten Gowa sebesar Rp416 miliar atau 10,60 persen. Keempat di Luwu sebesar Rp415 miliar atau 10,56 persen.
Dan kelima di Kabupaten Bantaeng sebesar Rp297 miliar atau 7,56 persen.
Berdasarkan sektor, yang terbesar adalah sektor pertambangan sebesar Rp991 miliar atau 25 persen.
Kemudian sektor industri makanan sebesar Rp701 miliar atau 18 persen.
Sektor perdagangan dan reparasi sebesar Rp534 miliar atau 14 persen.
Sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi sebesar Rp438 miliar atau 11 persen.
Lalu, sektor industri logam sebesar Rp310 miliar atau 8 persen. Terakhir, sektor usaha lainnya sebesar Rp927 miliar atau 24 persen.
"Berdasarkan sektor utama, sektor primer, yaitu yang langsung diambil dari alam seperti rumput laut dan ikan, sebesar Rp1 triliun atau 25 persen. Sektor sekunder, seperti industri pengolahan makanan dan nikel, sebesar Rp1 triliun lebih atau 26 persen," terang Asrul.
Selanjutnya, investasi berdasarkan negara investor masih didominasi oleh Kanada, khususnya di wilayah Timur sebesar Rp435 miliar.
Kedua dari Australia sebesar Rp329 miliar, ketiga dari Tiongkok sebesar Rp300 miliar.
Keempat dari Malaysia sebesar Rp232 miliar, dan kelima dari Hongkong sebesar Rp108 miliar.
Asrul menjelaskan dalam lima tahun terakhir investasi asing di Sulsel masih stagnan.
Rata-rata hanya pengembangan infrastruktur dari industri atau penanaman modal yang sudah ada sebelumnya.
Selama ini yang masih masif dan terus berkembang adalah usaha menengah dari pengusaha dalam negeri.
Namun, ia menyebut ada Kawasan Industri Huali di Luwu Timur yang segera buka.
Di sana merupakan kawasan yang bakal mendirikan banyak tenant, dan didalamnya juga ada smelter.
"Kawasan Industri Bantaeng juga kita berharap bisa berjalan karena ini menjadi proyek strategis nasional. Kalau kawasan industri kan dia mengelola kawasannya, nanti ada tenant-tenant masuk, seperti Kima banyak investor di dalam," urainya.
Salah satu tantangan dalam investasi termasuk di Sulsel adalah persoalan lahan.
Penjajakan dari beberapa negara yang sempat datang ke Sulsel tidak bisa langsung dieksekusi.
Meskipun juga ada tahapan lainnya, namun lahan menjadi isu utama.
"Memang merencanakan investasi khususnya investasi besar itu tidak ujuk-ujuk bisa dilaksanakan, harus berjenjang.
Penetapan regulasinya, lokasinya, baru masuk tahap pelaksanaan pembebasan lahan, baru sudah itu bisa konstruksinya, butuh waktu yang panjang," ungkap Asrul.
Asrul menyebut bahwa Pemprov sudah berkomitmen dalam kemudahan investasi di Sulsel. Sudah ada Perda yang mengatur pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi.
"Di dalamnya memuat keringanan pajak, keringanan insentif, bantuan permodalan usaha mikro dan kecil, sesuai kewenangan kita," tandasnya.
Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menjelaskan, pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo menyadari bahwa dalam kondisi ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian.
Maka pertumbuhan ekonomi 80 persen akan bertumpu pada investasi.
Dalam kondisi fiskal yang sempit, ditandai dengan adanya Inpres tentang efisiensi.
Sulsel sendiri harus rela ditarik kembali dananya sebesar Rp121 miliar kembali ke pusat itu.
"Maka tidak ada pilihan lain selain upaya untuk membuka ruang masuknya investasi dalam rangka memacu laju pertumbuhan ekonomi di Sulsel," ungkap Jufri.
Jufri menyebut bahwa perlu adanya penyederhanaan peraturan, memudahkan perizinan, dan mengurangi persyaratan, serta kondisi kondusif di daerah.
"Karena uang itu adalah makhluk paling penakut, uang tidak akan masuk kepada daerah yang tidak aman, karena itu lah maka khusus untuk Sulsel mari kita sama-sama menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu akan menentukan nilai atau penilaian investor terhadap Sulsel," kata Jufri.
