SuaraSulsel.id - Mantan wali kota Parepare Taufan Pawe dan Mantan Penjabat Wali Kota Parepare, Akbar Ali saling sindir pada rapat komisi II DPR RI, Senin, 18 November 2024.
Rapat yang dipimpin ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda itu membahas soal proses menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di empat daerah.
Rapat dihadiri Penjabat Gubernur dan Pj Bupati/Wali Kota dari Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Jambi.
Salah satunya yang hadir adalah Akbar Ali. Saat ini, Akbar merupakan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Solok.
Baca Juga:Prof Zudan Tekankan Pentingnya Pembangunan Pendidikan dan Ekonomi Regional di Kota Parepare
Masalah bermula ketika Taufan Pawe mengatensi khusus perilaku Akbar Ali saat masih menjabat sebagai Pj Wali Kota Parepare.
Menurut Taufan, Akbar tidak netral dan menunjukkan keberpihakannya kepada calon kepala daerah tertentu di kota Parepare.
"Saya harus jujur mengatakan karena dia adalah Pj wali kota dari Parepare, Sulawesi Selatan. Tidak sedikit lembaran yang dipertanyakan oleh masyarakat Parepare. Ada 17 poin, tapi saya fokus kepada persoalan kesiapan Pilkada kita," kata Taufan.
Ketua DPD I Golkar Sulsel itu dengan gamblang menyebut jika perilaku Akbar Ali di Parepare diterapkan di Solok, maka proses Pilkada serentak bisa saja bersoal.
"Jika Akbar Ali ini membawa perilakunya dari Parepare ke Solok, pak Gub, saya tidak optimis. Ini fakta. Beliau pernah mengumpulkan dalam sebuah acara resmi, keberpihakan ke paslon. Ini fakta, bukan asumsi. Artinya, harapan kita untuk hadirnya Pj selaku pembina kepegawaian di suatu daerah pasti jauh dari harapan," jelasnya.
Baca Juga:Dikabarkan Meninggal Dunia, Ini Profil Mantan Wakil Wali Kota Parepare Faisal Andi Sapada
Bahkan kata Taufan, ia sudah berkali-kali mengadukan ke Menteri dalam negeri agar memilih penjabat daerah yang punya integritas.
Sebelumnya, dalam RDP dengan Komisi II pada 31 Oktober 2024 lalu, Taufan Pawe juga menyebut jika Akbar Ali tidak paham soal pemerintahan.
Pernyataan tersebut lantas membuat Akbar Ali meradang. Ia kemudian balik membeberkan sejumlah perilaku Taufan Pawe yang dikeluhkan oleh masyarakat saat masih menjabat.
"Mungkin kalau dengar ini, kalian tidak akan percaya. Di Sulawesi Pak, satu-satunya wali kota yang masyarakatnya pesta pora, sujud syukur ketika wali kotanya berhenti. Kenapa? semua kekacauan yang ditinggalkan selama 10 tahun menjabat," ucap Akbar.
Ia pun meminta agar semua masukan yang diterima Komisi II bisa dikroscek ulang terlebih dahulu agar sesuai dengan fakta. Sebab menurutnya, informasi yang disampaikan oleh Taufan Pawe merugikan dirinya.
Akbar menyebut keberatan jika dianggap tidak paham pemerintahan. Sebab, dia punya latar belakang pendidikan dan pengalaman selama 30 tahun lebih di bidang pemerintahan.
"Saya tugas di pemerintahan dari desa, kecamatan, kabupaten, dan sekarang di Ditjen Pemerintahan Desa, Ditjen Pemerintahan Umum sebagai Direktur Kewaspadaan, bertugas di Ditjen Otonomi Daerah sebagai Direktur yang mengevaluasi seluruh Bupati dan Gubernur se Indonesia," bebernya.
"33 tahun saya mengabdi. Dan pendidikan, saya di sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri, gelar magister dari UI jurusan ilmu pemerintahan, dan gelar doktor saya di Universitas Padjajaran juga lmu Pemerintahan," tegasnya.
Taufan juga menilai Akbar tidak punya adab ketimuran sebab tidak mau bertemu dengan mantan wali kota yaitu dirinya.
"Tapi tidak ada aturan seorang Pj harus ketemu dengan mantan wali kota. Yang kedua, istri beliau adalah seorang calon wali kota. Saya tidak mungkin aktif untuk mengunjungi dia di kediaman, tetapi kalau mereka datang ke kantor, saya (akan) terima," sebut Akbar.
Bahkan lanjutnya, Taufan Pawe mengembalikan parcel yang dikirimkan Pemkot Parepare saat Idul Fitri.
"Satu-satunya mantan wali kota yang mengembalikan parcel adalah saudara Taufan Pawe. Dia mengatakan di media, Pj Wali kota sudah mengajarkan gratifikasi," sebut Akbar.
Taufan Pawe dengan nada emosi kemudian menginterupsi rapat dan menyebut pernyataan Akbar sudah tidak sesuai dengan substansi rapat.
"Terlalu ngawur dia (Akbar). Kita hanya seputar substansi pelaksanaan Pilkada yang netral. Kalau sudah masuk sana, saya siap berhadapan," kata Taufan.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
