SuaraSulsel.id - Realisasi anggaran pelaksanaan Pilkada 2024 di Sulawesi Selatan masih sangat rendah. Realisasinya kurang dari 40 persen.
Seperti diketahui, keseluruhan dana Pilkada 2024 berasal dari 40 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 dan 60 persen APBD 2024.
Hingga Juni 2024, hanya kabupaten Wajo yang siap untuk melaksanakan Pilkada 2024 di Sulsel. Realisasi anggaran yang disiapkan melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) untuk KPU dan Bawaslu sudah terbayar lunas.
Pemkab Wajo menyepakati NHPD pada Pilkada 2024 sebesar Rp45 miliar untuk KPU dan Rp9 miliar untuk Bawaslu.
Baca Juga:14 Pejabat Penyelenggara Pemilu di Sulsel Dilaporkan ke DKPP
"Kita lihat dari Sulsel ini hanya Wajo yang lunas (NPHD) untuk KPU dan Bawaslu. Yang lainnya berutang semua, termasuk Makassar PAD (pendapatan) tinggi tapi masih berutang," kata Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian saat menghadiri rapat koordinasi kesiapan penyelenggaran Pilkada serentak tahun 2024 wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku yang digelar di Kota Makassar, Rabu, 26 Juni 2024.
"Saya sudah minta KPU dan Bawaslu untuk segera koordinasi dengan kepala daerah untuk kebutuhan anggaran," ujarnya.
Dari data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU membutuhkan anggaran Rp387,09 miliar untuk pemilihan Gubernur Sulsel 2024. Namun yang baru terealisasi hanya Rp154 miliar.
Begitupun dengan Bawaslu Sulsel. Dari hibah Rp173,7 miliar yang disepakati, baru Rp69,4 miliar yang terbayarkan.
"Untuk anggaran pengamanan TNI/Polri juga masih nol. Jadi tolong untuk pak Kapolda dan Pangdam ini dikominukasikan ke seluruh jajaran dan pemerintah daerah agar segera diselesaikan," ucap mantan Kapolri itu.
Baca Juga:3 Pejabat di Polda Sulsel Dipecat Karena Judi
Secara umum, kata Tito, total anggaran yang mesti disiapkan untuk Pilkada 2024 meliputi kebutuhan untuk KPU mencapai Rp28,7 triliun dan Bawaslu Rp8,6 triliun. Sementara anggaran pengamanan untuk Polri Rp898 miliar dan TNI Rp377,6 miliar.
"Itu untuk membiayai Pilkada di 545 daerah. Pilgub, pilbup dan pilwali," bebernya.
Tito menjelaskan, untuk pulau Kalimantan, Sulawesi dan Maluku, ada 171 daerah yang akan menggelar Pilkada 2024 dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp7,1 triliun untuk KPU dan Rp2,4 triliun untuk Bawaslu.
Namun, yang terealisasi untuk KPU baru Rp3,1 triliun, sedangkan untuk Bawaslu hanya Rp1 triliun yang baru tersalurkan.
"(Daerah) yang belum jumlahnya masih banyak sekali dan curiga ga punya uang. Ini yang kita awasi betul," jelasnya.
Ia menambahkan tahapan pemilu tinggal dua bulan lagi. Ia berharap agar Pemda bisa memperhatikan soal dukungan pendanaan.
"Yang masalah adalah ada daerah yang keuangannya lemah karena selama ini bergantung ke pemerintah pusat. PAD-nya rendah. Kalau rendah, mereka hanya mengandalkan transferan," sebutnya.
Sementara, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto berharap semua pihak bisa bersama-sama menjaga stabilitas di bidang politik, hukum dan keamanan yang kondusif dan terkendali.
Ia juga menyebut perlu adanya koordinasi antara kementerian dan lembaga guna menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2024 sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku.
"Yang terpenting adalah fasilitasi penyelenggaraan Pilkada serentak agar dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan," kata Hadi.
Selanjutnya, kata Hadi, seluruh komponen bangsa harus ikut terlibat aktif dalam menjaga serta mengedepankan persatuan dan kesatuan guna menghindari polarisasi di masyarakat.
"Yang saya tekankan bagaimana meningkatkan pendidikan politik untuk memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat guna mewujudkan terselenggaranya pesta demokrasi yang aman, damai, kondusif dan berkualitas," ucap Hadi.
Sebagai informasi, pemungutan suara Pilkada 2024 akan diselenggarakan pada 27 November 2024 untuk 37 provinsi (kecuali DI Yogyakarta), 415 kabupaten (minus Kabupaten Kepulauan Seribu di DKI Jakarta), dan 93 kota (minus 5 kota administratif di DKI Jakarta).
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
