"Dari peta zona kerentanan gerakan tanah dan peta bahaya longsor tanah Luwu berada pada zona merah," katanya menjelaskan.
Ia menyebut ada beberapa catatan dan rekomendasi pengurangan risiko bencana di Luwu yakni di mulai dengan mengetahui risiko bencana di sekitar. Untuk jangka pendek yakni pendataan rumah atau bangunan yang berada pada area bahaya tanah longsor (zona potensi terdampak material longsoran).
Selanjutnya, Pemerintah Daerah Luwu dapat berkoordinasi dengan K/L terkait untuk melaksanakan survei dan pemetaan lanjutan pada titik longsor yang belum terpetakan yakni prioritas di permukiman untuk memastikan apakah perlu dilakukan relokasi atau tidak, serta mitigasi apa yang diperlukan.
Untuk mitigasi jangka menegah yakni melengkapi dokumen perencanaan penanggungan bencana dimulai dari kajian risiko bencana (disusun 2025).
Baca Juga:Depan Ustadz Abdul Somad, Penjabat Gubernur Sulsel Sebut W Super Club Bukan Klub Malam untuk Dansa
Dilanjutkan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Kontigensi (Renkon) per jenis bencana sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101 tahun 2018 tentang, Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Kabupaten Kota .
Selanjutnya, mengintegrasikan hasil kajian risiko bencana dengan Perencanaan tata ruang Kabupaten Luwu seperti sempadan sungai dan sempadan lereng harus diperhatikan.
"Terpenting melakukan pemantauan hulu sungai secara rutin dan terprogram. Koordinasi antara Dinas terkait. Dan peningkatan kapasitas dan edukasi masyarakat terkait pengetahuan risiko maupun mitigasi bencana wilayah masing-masing," papar Ilham menekankan.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulsel Muhammad Al Amin pada Diskusi Publik itu mengatakan, bencana yang terjadi di Luwu tersebut sedikit banyaknya dipengaruhi alih fungsi hutan menjadi lahan sawit serta maraknya kondisi kerusakan lingkungan.
"Mestinya pasca bencana ini semua stakeholder harus bisa duduk bersama mencari solusi guna menekan kasus bencana alam serupa yang terjadi secara rutin itu bila musim penghujan datang, termasuk menghadirkan kurikulum sekolah berbasis kebencanaan," kata Amin.
Baca Juga:5 Sikap MUI Sulsel Setelah Hotman Paris Ajak Berdansa Bareng di W Super Club Makassar
Diiskusi tersebut dihadiri sejumlah jurnalis dari berbagai media serta anggota SIEJ simpul Sulsel serta perwakilan organisasi lingkungan lainnya dan diakhir diskusi dilaksanakan penandatanganan spanduk dalam deklarasi penyelematan hutan di Indonesia, khususnya hutan di wilayah Sulsel.
