SuaraSulsel.id - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla berkunjung ke Papua. Melantik pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Papua, di Gedung Negara Rumah Jabatan Gubernur Papua, Rabu, 29 Juni 2022.
Kepada wartawan, Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla menyatakan, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) merupakan cara untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyat.
Jusuf Kalla mengatakan, wilayah Papua sangat luas. Sehingga butuh pemekaran. Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Papua ini sangat luas sekali. Dengan infrastruktur yang sulit ini pemerintah harus lebih dekat dengan rakyatnya," kata JK saat ditanya wartawan soal pembentukan DOB.
Baca Juga:Jusuf Kalla Dukung Daerah Otonomi Baru di Papua: Mempercepat Pelayanan Pemerintah Kepada Masyarakat
Selain untuk mendekatkan dengan rakyat, DOB juga menjadi cara untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakatnya.
"Jadi memang untuk mempercepat layanan ke masyarakat," tambah Ketua Umum PMI tersebut.
Seperti diketahui, Komisi II dan pemerintah telah menyepakati tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua untuk dibawa ke tingkat pengambilan keputusan II atau rapat paripurna.
Pengesahan tiga RUU DOB Papua disepakati bersama dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR dan DPD, Selasa, (28/6/2022), kemarin.
Adapun masing-masing RUU ini adalah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.
Baca Juga:Harga Bawang Merah di Daerah Melonjak Hampir Rp100 Ribu per Kilogram
Dalam rapat tersebut, hanya ada dua hal yang dipersoalkan. Yakni penentuan ibu kota Papua Tengah antara Nabire dan Timika. Dua daerah lainnya, Papua Pegunungan diproyeksikan beribu kota Wamena dan Papua Selatan dengan ibu kota Merauke.
Masalah kedua adalah penentuan Kabupaten Pegunungan Bintang apakah masuk ke Provinsi Papua Pegunungan atau tetap di Provinsi Papua.
Dalam penandatanganan pengesahan RUU DOB Papua, pemerintah diwakili oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
