Liando menuturkan, politik identitas menjadi salah satu strategi kelompok-kelompok politik dalam memenangkan kompetisi.
Modusnya adalah menyadarkan komunitas tertentu seolah-olah kelompok itu telah tertindas dan diperlakukan secara tidak adil.
Lanjut Liando, tema-tema kebencian makin menggelorakan semangat kelompoknya bersatu dan melawan.
Dikatakan, sikap politik pemilih akhirnya tidak lagi memilih berdasarkan kualitas calon. Melainkan dipengaruhi oleh kesamaan identitas calon dengan pemilih itu.
Baca Juga:Dosen Unismuh Makassar: Banyak Elit Politik Suka Bagi Sembako Tapi Tidak Ada Idenya
“Keputusan memilih bukan karena atas dasar kesenangan pada calon yang dipilih. Tetapi karena calon yang lain berbeda identitas dengannya. Tentu ini menjadi berbahaya bagi demokrasi elektoral kedepan,” terangnya.
Liando menegaskan, dua cara yang bisa dilakukan mencegah politik identitas adalah membatasi jumlah parpol peserta pemilu, dan mengurangi atau menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden.
Menurutnya, jumlah parpol yang terlalu banyak menyebabkan ada yang membuat branding bernuansa identitas SARA untuk memobilisasi pendukung dan memusuhi yang lain berdasarkan perbedaan SARA.
“Kemudian tingginya syarat ambang batas pencalonan presiden menyebabkan terjadinya dua polarisasi dukungan,” tandasnya.
Politik identitas dalam literatur ilmu politik sebetulnya merupakan alat perjuangan memobilisasi komunitas yang memiliki kepentingan sama untuk memperjuangkan lahirnya sebuah keputusan atau kebijakan publik yang berpihak pada komunitas tertentu.
Baca Juga:Prabowo Gencar Safari Politik Disebut Bukan Cari Suara Pilpres, Pengamat Ungkap Tujuannya
Namun belakangan, politik identitas kerap dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik demi kepentingannya sendiri.
- 1
- 2
